<![CDATA[Krisis etika birokrasi yang ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mengindikasikan adanya kegagalan filosofis dalam penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi falsafah administrasi publik dalam bernegara melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka (library research) dan analisis isi (content analysis). Sumber data meliputi literatur filsafat ilmu, teori administrasi publik klasik dan kontemporer, dokumen kebijakan nasional, serta jurnal ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ontologis menegaskan hakikat administrasi publik sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan pelayan kepentingan umum. Dimensi epistemologis memberikan landasan rasional-kritis untuk validasi kebenaran administratif dan perumusan paradigma baru. Dimensi aksiologis berfungsi sebagai kontrol moral yang menjamin keadilan sosial dan mencegah substitusi nilai publik dengan nilai pribadi. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi berkelanjutan memerlukan transformasi filosofis yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, khususnya melalui penerapan paradigma New Public Service (NPS) dan penguatan infrastruktur etis aparatur sipil negara.]]>
Copyrights © 2025
