<![CDATA[Penelitian berjudul “Dilema Pengakuan Klaim Laut Natuna: Dampak terhadap Kebijakan Kelautan dan Kepentingan Nelayan Lokal” bertujuan untuk menganalisis kebijakan administrasi pemerintah Indonesia dalam merespons klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara serta dampaknya terhadap masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menelaah instrumen hukum internasional dan kebijakan nasional terkait kelautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menempuh langkah kombinatif berupa penguatan patroli dan pertahanan, penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, serta diplomasi bilateral dan multilateral. Kebijakan tersebut memperkuat posisi hukum dan kedaulatan Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada nelayan dari praktik pencurian ikan. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan konsekuensi berupa pembatasan ruang tangkap, peningkatan biaya operasional, serta potensi gangguan ekologi dan diplomasi. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan nelayan sebagai aktor utama serta dukungan inovasi teknologi kelautan untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas hubungan internasional.]]>
Copyrights © 2025
