<![CDATA[Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mendorong pemerintah melakukan reformasi birokrasi melalui penguatan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Salah satu bentuk kebijakan yang diambil adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan diterapkan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo beserta hambatan dan faktor pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi di MPP Sidoarjo telah berjalan cukup baik melalui penyediaan informasi layanan, dan pemanfaatan media digital. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kinerja, pengawasan internal, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kewenangan petugas MPP dan ketidaksamaan kesiapan sistem informasi antar dinas teknis. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas instansi dan penyempurnaan sistem informasi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik.]]>
Copyrights © 2026
