<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan terkait pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (EKPD). Fokus penelitian mencakup proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak EKPD terhadap peningkatan kinerja seluruh perangkat Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan perspektif teoritis tentang implementasi kebijakan publik. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kebijakan pengelolaan dan evaluasi kelembagaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penatan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, diimplementasikan dalam kerangka reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan sumber data berupa observasi, wawancara, serta analisis dokumen, termasuk surat-surat terkait EKPD, laporan evaluasi sementara, dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan EKPD telah mengikuti tahapan implementasi kebijakan, seperti sosialisasi, pengumpulan data melalui google form, dan distribusi laporan penilaian awal. Ditinjau dari model implementasi Edward III, variabel komunikasi dan sumber daya belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, yang ditunjukkan oleh rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap indikator penilaian serta keterbatasan kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen pendukung. Sementara itu, variabel disposisi pelaksana dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi antarunit kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan teknis, serta penguatan koordinasi guna mengoptimalkan implementasi EKPD.]]>
Copyrights © 2026
