<![CDATA[Penelitian ini tentang Implementasi Modul Pembayaran dalam Aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Implementasi kebijakan modul pembayaran melibatkan beberapa tahapan dan proses yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang harus diikuti. Implementasi kebijakan modul pembayaran di beberapa satuan kerja (satker) terhambat oleh kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten di bidang manajemen keuangan dan teknologi. Sedangkan keberhasilan implementasi SAKTI tergantung pada kompetensi dari sumber daya aparatur satker dalam memahami proses kebijakan modul pembayaran dalam sistem aplikasi SAKTI dan cepat beradaptasi dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi modul pembayaran pada aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dengan nara sumber serta riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAKTI pada kebijakan modul pembayaran pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Biro Umum berdasarkan dengan teori Model George Edward III dan William N. Dunn dalam penerapannya berjalan dengan efektif dan efisien, sarana dan prasarana telah memadai, operator pembayaran yang cepat dan tanggap dalam melaksanakan proses pembayaran sesuai standar prosedur yang ada. Masalah dan kendala adalah jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya manusia, ketepatan waktu pembayaran karena belum disipin dalam melengkapi pembayaran. Upaya untuk mengatasinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan sudah sesuai SOP yang ada, jaringan sistem internet diberbaiki kemudian menambah jumlah petugas operator pembayaran dan memberikan pelatihan pengetahuan aplikasi sakti supaya pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, saran peneliti agar evaluasi secara menyeluruh untuk pelayanan kebijakan modul pembayaran dalam Aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia baik untuk hasil yang telah dicapai maupun yang belum.]]>
Copyrights © 2025
