<![CDATA[DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi di bidang pendidikan yang merupakan hal sangat penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD,yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasar prioritas utama. Masih banyak sekolah yang belum terurus fasilitasnya, menunjukkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penentuan skala prioritas,serta Keterlambatan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peran DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pengawasan Anggaran Dinas Pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawan Anggaran Pendidikan di oleh DPRD Kabupaten Bekasi belum berjalan efektif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti Kurangnya sistem informasi terintegrasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan,Rendahnya pelibatan publik secara sistematis (partisipasi masih reaktif, bukan aktif).serta Politik anggaran sering membuat pengawasan tidak objektif atau selektif.dan Solusi untuk mengatasinya adalah dengan Membangun dashboard pengawasan anggaran pendidikan bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat.Membuat forum koordinasi triwulan untuk menyinkronkan pelaksanaan program dan realisasi anggaran,serta Meningkatkan partisipasi publik melalui forum musrenbang, FGD, dan media sosial DPRD dan Memperkuat fungsi sekretariat DPRD sebagai pusat data dan informasi pengawasan.]]>
Copyrights © 2025
