<![CDATA[Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam menangani tindak pidana narkotika. Putusan Mahkamah Agung No. 7494/K/Pid.Sus/2024 adalah subjek studi kasus yang bertujuan untuk menemukan hambatan dalam praktik peradilan. Bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan, dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan doktrin hukum yang relevan, dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pembuktian, terutama dalam hal unsur “menjadi perantara dalam jual beli,” menunjukkan bahwa kegagalan implementasi penanganan kasus. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuat hakim percaya, terutama tentang niat jahat terdakwa (mens rea). Mereka juga tidak membawa terdakwa dan orang lain yang pernah bertemu dengan terdakwa. Ada perbedaan antara standar pembuktian yang ketat di tingkat pengadilan dan metode penyidikan yang bergantung pada bukti fisik, seperti yang ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman terdakwa. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan yang sistematis dalam menerapkan undang-undang dapat melemahkan upaya pemberantasan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategis dalam prosedur penyidikan dan penuntutan. Ini termasuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan meningkatkan kemampuan forensik digital.]]>
Copyrights © 2026
