Penegakan Hukum Ilegal Loging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Kampar

Tasya Ulfa Yahya
Rian Prayudi Saputra
Hafiz Sutrisno

Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris tindakan Kepolisian Resor Kampar dalam menangani pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Illegal logging masih menjadi persoalan nyata di wilayah hukum Polres Kampar, khususnya di Kecamatan Kuok, meskipun telah terdapat regulasi yang tegas dan sanksi pidana yang berat. Praktik tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, meningkatnya risiko bencana alam, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kepolisian yang menangani perkara illegal logging, pelaku tindak pidana, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pembalakan liar. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi Polres Kampar terkait penanganan perkara illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian terhadap pelaku illegal logging telah dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Tindakan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti berupa kayu hasil pembalakan dan alat angkut, serta pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Sementara itu, tindakan preventif dilakukan melalui patroli rutin di kawasan rawan illegal logging, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, berdasarkan temuan lapangan, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hambatan utama yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah personel kepolisian, minimnya sarana dan prasarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana illegal logging. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan turut mempengaruhi keberlangsungan praktik illegal logging. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tindakan kepolisian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan perusakan hutan.