Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.511

P-Index

This Author published in this journals

All Journal UIR LAW REVIEW PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Inovasi Teknik Informatika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pahlawan International Journal of Science and Environment Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Themis: Jurnal Ilmu Hukum

Hafiz Sutrisno

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Author-ID : 975973

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau Hafiz Sutrisno
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Diperlukannya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaaran Bermotor (PBBKB) dapat menjadi optimal.

PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Hafiz Sutrisno Hafiz Sutrisno
Jurnal Inovasi Teknik Informatika Vol. 1 No. 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.113 KB)

Attack / Defamation is to say a word or set of words / sentences by alleging a certain act, and aimed at the honor and reputation of the person who may cause the person's self-respect or dignity to be defamed, humiliated or demeaned. Social media is an online medium that supports social interaction and social media using web-based technology that transforms communication into interactive dialogue. The emergence of social media is very big influence for the community, both in terms of positive and negative, in terms of positive people can provide information without spending a large cost, whereas in the negative side can result in a criminal defamation case if in providing information that can harm someone's good name. It is necessary to regulate criminal defamation through social media so that the self-esteem of the defiled person is not damaged, then the Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transaction has been established as the legal umbrella in anticipating the evil in the virtual world (cyber).

PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA Hafiz Sutrisno
PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/prepotif.v4i1.670

Workers in Indonesia now really need a social security for themselves, because with the social security received by them makes them more focused in carrying out their duties to completion. The existence of social security provided will increase the welfare of the workforce itself and have a good impact on the survival of their families in the future if one day there is an accident of work from these workers when they carry out their duties the family can enjoy financial assistance from the government through social security. This study uses qualitative methods, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people or observable behavior. This method also comes from actions that are used as an understanding based on phenomena that occur in society, especially workers. In giving effect to the workers, BPJS Ketenagakerjaan has functions for workers, namely: Organizing work accident insurance programs, Organizing death insurance programs, Conducting old age insurance programs, Organizing pension insurance programs. The conclusion of this research is that there are still many companies that do not give rights to their workforce, that is, they do not take care of BJPS Ketenagakerjaan, which is a matter that must be obtained by each workforce. And the lack of awareness of the workforce about the benefits of BPJS Ketenagakerjaan for them in the event of a work accident.

PENGARUH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah otonom yang mana dengan adanya pajak daerah dapat mengubah daerah yang dulunya tertinggal kini bisa menjadi daerah yang sangat maju, dan hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan masyarakat yang saling bahu membahu dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan taat membayar pajak, karena pada saat ini pengahasilan terbesar Negara indonesia bukan terletak di sektor sumber daya alamnya melainkan pada sektor pajak, karena sumber daya alam negara indonesia sudah dikuasai oleh pihak asing dan sebagai gantinya pajak yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Kata kunci: Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Otonomi Daerah. Abstract Motor Vehicle Fuel Tax is a tax on the use of motor vehicle fuel. Motor vehicle fuel is any type of liquid or gas fuel used for motor vehicles. Whereas Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of local people in accordance with the laws and regulations. Motor vehicle fuel tax (PBBKB) is very big influence for the people in the development of an autonomous region which in the presence of local taxes can change the previously disadvantaged areas can now become a highly developed area, and this is also not separated from the role of local government and society who are hand in hand in developing their region, one of them with obedient paying taxes, because at this time pengahasilan largest Indonesia is not located in the natural resources sector but the tax sector, because the natural resources of Indonesia have been controlled by foreign parties and instead of tax which serve as a tool for accumulating wealth. Keywords: Tax, Motor Vehicle Fuel, Regional Autonomy.

MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk membuat aturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan penndapatan daerah. Otonomi luas yang terdapat dalam aturan perundangan ini membuat Peraturan Daerah yang dibuat mengenai pajak di daerah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai hierarki aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya aturan perundangan yang pasti mengenai pajak akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga dalam pelaksanaan pembangungan keuangan daerah sebagai dasarnya tidak menjadi masalah lagi. Kata kunci: Pajak, Keuangan Abstract Regional Tax is a mandatory contribution to the area owed by individuals or entities that are forced based on the law with no direct compensation and is used for regional purposes for the greatest prosperity of the people. Regional financial management is characterized by the authority of the regional head and DPRD to make laws and regulations aimed at increasing the amount of regional income. The broad autonomy contained in these laws and regulations makes Regional Regulations made on local taxes permissible as long as they do not conflict with higher-level regulations in accordance with the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. With the existence of definite laws and regulations regarding taxes, it will increase regional income so that the implementation of regional financial development as a basis will not be a problem anymore. Keywords: Tax, Finance

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah pakir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibakan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli). Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk menertibkan oknum petugas parkir tersebut, hal ini akan menimbulkan perasaan maupun opini yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat akan ragu terhadap kinerja dinas terkait permasalahan parkir di Pemerintahan Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tarif parkir telah membuat peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang didalamnya menjelaskan besaran tarif parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat dan menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku dinas terkait dalam mengatasi permasalah tariff parkir yang tidak sesuai yang dilakukan oleh oknum petugas parkir dilapangan. Kata kunci: Implementasi, Tarif Parkir Abstract The large number of parking spaces is not a solution at this time to make the community comfortable in leaving their vehicles. Parking attendants are also not a solution to this problem at the moment, because there are many parking officers who do not follow or heed the regulations that have been made by the local government in determining parking rates for motorized vehicles resulting in more and more parking officers collecting parking fees as they like. this is considered illegal collection (extortion). If this is left without any action or government effort to curb the parking attendants, this will cause unpleasant feelings or opinions from the public and cause the public to be skeptical of the performance of the office related to parking problems in the Kampar District Government. The Kampar District Government as the party responsible for setting the parking tariff has made a regional regulation on public service fees which explains the amount of motorized parking fees to the public and has assigned Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar as the related agency in overcoming the problem of inappropriate parking rates made by person parking attendants in the field. Keywords: Implementatition, Parking Rates

ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2006 DI KOTA BANGKINANG Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Parkir merupakan salah satu pendapat asli daerah yang digunakan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari sektor pajak parkir. Dengan adanya parkir liar ini akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, di sisi lain parkir liar meresahkan masyarakat dan disisi lainya keberadaan parkir liar ini membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi santapan emas oleh para pengangguran yang mencari kesempatan akan hal ini. Dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk menangai permasalahan terkait parkir liar tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar harus menindak tegas oknum parkir liar tersebut dan ditindak sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya kenyamanan masyarakat dan membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kata kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan, Parkir Liar Abstract Parking is one of the original opinions of the area used for the construction of an area obtained from the parking tax sector. With the existence of illegal parking, this will have a negative impact on the local government, on the other hand illegal parking is disturbing the community and on the other hand the existence of illegal parking is making the local government lose because the revenue that should go to the local treasury becomes a golden meal by unemployed people who are looking for opportunities for this. . In addressing this problem the Kampar District Government assigned the Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar to deal with the problems related to illegal parking. The Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar must take firm action against the illegal parking lot and act according to the applicable regulations for the sake of creating public convenience and making the community feel satisfied with the performance made by the Kampar District Government. Keywords: Performance, Transportation Agency, Wild Parking

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dengan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk merazia semua gelandangan dan pengemis yang ada di seluruh sudut Kota Pekanbaru, kemudian dijaring dan ditampung di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sekaligus dilaksanakan pendataan untuk kemudian dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan dan pengemis atau yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis Abstract The existence of homeless people and beggars as a social reality is caused by various factors such as poverty, ignorance need to be immediately dealt with effectively by involving various groups, both government and society. In overcoming the problem of homeless people and beggars, the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru collaborates with the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru to raid all homeless people and beggars in all corners of the City of Pekanbaru, then netted and accommodated in the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru as well as data collection to be carried out and then carried out data collection fostering activities carried out by Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. With this coaching, it can indirectly prosper the lives of homeless and beggars or so-called people with social welfare problems, as formulated in the Vision of the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, namely: The realization of social welfare for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and Empowerment of Potential and The Source of Social Welfare (PSKS) is based on the values of solidarity and an orderly and beautiful funeral. Keywords: Responsibility, Guidance, Hobos and Beggars

ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Masalah dalam penlitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. selanjutnya Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup

Marriage Actualization of the Malay Indigenous Peoples of Riau Province in the Legal Perspective Ratna Riyanti; Yuli Heriyanti; Hafiz Sutrisno
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7043

This research concerns the analysis and studies related to the normative legal postulates contained in the provisions of Article 18B paragraph (2) and Article 281 paragraph (3) of the 1945 Constitution after the Amendment, which is supported by sectoral laws related to the protection and recognition of the legal community custom. In this case, the problem written is about how the constitutionality position of the existence of customary law and customary law community alliances is. It aims to answer academic questions about the protection of the traditional rights of the Sakai Tribe legal community. The research method used is sociological juridical law research, namely; research that departs from positive legal norms and doctrines enriched with data and facts from the field. The research results are; that legally in the 1945 Constitution with sectoral laws against customary law communities, in general it has been protected. However, the implementation of policies from both the central and local governments has not been able to protect the traditional rights of the indigenous people of the Sakai Tribe. Although the area is the source of life for the Sakai people, it is rich in natural resources that are economically valuable. The absence of a Customary Regional Regulation proves that the Riau provincial government favors the Sakai Tribe customary law community. This research is descriptive analytical, namely research that will describe, examine and explain thoroughly about problems and the legal system and examine them systematically so that they can be more easily understood and concluded.

Co-Authors Aminoel Akbar Novi Maimory Annisa Berliani Fakhry Firmanto Fatmawati, Fatmawati Firmanto, Fakhry Haziat, Martin Hendra Permadi Heriyanti, Yuli Indrawan, M. Syach Maimory, Aminoel Akbar Novi Man Azmi Miswar Miswar Novi Maimory, Aminoel Akbar Pasai, Miswar Pernando, Angga Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Rian Prayudi Saputra Salam, Alfitra Sangap Mangatur Sinaga Yulanda, Resti Yuli Heriyanti Yuli Heriyanti Yuli Heriyanti

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search