<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perbedaan antara harga yang tercantum pada rak display dan harga yang tertera pada struk kasir di minimarket, yang berpotensi merugikan konsumen serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan difokuskan pada analisis yuridis Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa harga terendah berlaku apabila terjadi perbedaan harga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencantuman harga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Permendag Nomor 35 Tahun 2013, dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 pada dasarnya telah memberikan perlindungan preventif dan represif kepada konsumen. Namun, frasa “harga yang dicantumkan” dalam Pasal 7 ayat (2) masih mengandung kekaburan norma karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk atau lokasi pencantuman harga, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik. Dengan demikian, ketentuan tersebut berorientasi progresif dalam melindungi konsumen, tetapi memerlukan penyempurnaan rumusan guna menjamin kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2026
