Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu agenda penting dalam kebijakan publik, khususnya di negara berkembang yang menghadapi persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, implementasi kebijakan pemberdayaan sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural, institusional, dan sosial yang membatasi dampaknya secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi akademik yang relevan dan terindeks di Google Scholar pada periode 2010-2024, dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik terhadap artikel-artikel yang di review. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak lagi dipahami sebagai output kebijakan semata, melainkan sebagai outcome kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan transformasi relasi antara negara dan masyarakat. Literatur juga mengidentifikasi pergeseran pendekatan kebijakan dari model top-down menuju pendekatan partisipatif dan collaborative governance. Keberhasilan kebijakan pemberdayaan ditentukan oleh interaksi antara faktor struktural, institusional, dan sosial, serta oleh sejauh mana kebijakan mampu membuka ruang partisipasi dan deliberasi yang substantif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kebijakan publik dan menjadi rujukan konseptual bagi perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Copyrights © 2026