cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 193 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI: STUDI KASUS PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI Rina Endah Sulistyowati; Ike Rachmawati; Dine Meigawati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.327 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.1

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi khususnya pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Metter dan van Horn. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan sosial wanita rawan sosial ekonomi di Kota Sukabumi masih belum maksimal, karena ukuran dan kebijakan pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan daerah provinsi, sumber daya finansial yang kurang mencukupi seluruh kegiatan, karakter agen pelaksana yang tidak tegas dalam menindak lanjuti kelompok usaha yang kurang berkembang, sikap pelaksana yang acuh terhadap keberlangsungan program kegiatan, dan komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan. Abstract The purpose of this study was to determine the implementation of social welfare implementation policies in the City of Sukabumi, especially the empowerment of women with socio-economic vulnerability. This study uses the theory of policy implementation proposed by van Metter and van Horn. The method used in this research is qualitative method. The results of the study found that the implementation of the social empowerment policy for women with socio-economic vulnerability in Sukabumi City was still not optimal, because the size and policies in the implementation were not in accordance with provincial regulations, insufficient financial resources for all activities, the character of the implementing agent was not firm in taking action follow up underdeveloped business groups, implementing attitudes that are indifferent to the sustainability of the activity program, and communication that is not done directly between policy makers and policy targets.
EVALUASI KEBIJAKAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI Nadia Apriliani; Tuah Nur; Andi Mulyadi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.283 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari enam variabel, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan perataan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi efektivitas, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dari sisi efisiensi dan kecukupan belum berjalan dengan baik, hal ini menjadi penghambat keberhasilan dari pelaksanaan program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Abstract This study aims to evaluate the policy of Electronic KTP (KTP-el) in the Department of Population and Civil Registration of Sukabumi City. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach to data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. This study uses the policy evaluation theory of William N. Dunn which consists of six variables, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and leveling. Based on the results of the study note that the evaluation of the Electronic KTP (KTP-el) policy at the Department of Population and Civil Registration of Sukabumi City has been going well when viewed in terms of effectiveness, leveling, responsiveness, and accuracy. However, in terms of efficiency and adequacy, it has not gone well, this has become an obstacle to the success of the implementation of the KTP-el program at the Population and Civil Registration Office of Sukabumi City.
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DI KOTA SUKABUMI Nandini Audina; Ike Rachmawati; Dian Purwanti
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.272 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.3

Abstract

Penelitian ini berawal dari fenomena masih sering ditemuinya orang dengan gangguan jiwa terlantar yang berkeliaran di Kota Sukabumi. Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar tidak ditangani oleh satu lembaga, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yang terdiri dari empat dimensi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metede penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa koordinasi dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kota Sukabumi masih belum maksimal karena belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga, komunikasi yang dilakukan antar lembaga tidak intensif, dan pembagian kerja yang belum optimal. Oleh karena itu harus adanya kesatuan tindakan antar lembaga, rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin, adanya pedoman dalam penanganan yang disepakati bersama, serta penyediaan anggaran yang cukup. Abstract This study originated from the phenomenon that people with deranged mental disorders who roam the city of Sukabumi are still frequently encountered. The handling of people with mental disorders who are displaced is not handled by one institution, therefore there is a need for coordination between the Social Service, the Health Service and the Civil Service Police Unit. This study aims to analyze coordination between institutions in the handling of people with mental disorders who are displaced in Sukabumi City by using the coordination theory proposed by Hasibuan which consists of four dimensions, namely unity of action, communication, division of work, and discipline. The method used in this research is qualitative research metede. The results found that coordination in handling people with mental disorders in the City of Sukabumi was still not optimal because there was no unity of action between institutions, communication between agencies was not intensive, and the division of labor was not optimal. Therefore there must be unity of action between institutions, coordinating meetings are held routinely, there are guidelines in handling mutually agreed upon, as well as providing sufficient budget.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA SUKABUMI Puji Fauziah; Tuah Nur; Andi Mulyadi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.332 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. Peneliti menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 dimensi. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ditemukan berbagai permasalahan, yaitu kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya yang belum memadai, adanya petugas yang memberlakukan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah, dan belum optimalnya SOP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif degan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat belum maksimal karena masih kurangya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan belum memadainya fasilitas, adanya pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, SOP yang belum berjalan secara optimal. Abstract This study aims to determine the implementation of the funeral service and coronation retribution policy in Sukabumi City which is regulated in Sukabumi City Regional Regulation No. 5/2012. Researchers use the Edward III theory which has 4 dimensions. In implementing the policy various problems were found, namely the lack of a process of socialization to the community, inadequate resources, the existence of officers who imposed tariffs that were not in accordance with local regulations, and the SOP was not yet optimal. This study uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews, documentation. The results revealed that the implementation of the Funeral and Obligation Service Retribution Policy has not been maximized because of the lack of direct socialization to the community, lack of human resources and inadequate facilities, the imposition of tariffs that are not in accordance with local regulations, SOPs that have not run optimally.
POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN SELECTING LEGISLATIVE MEMBERS 2019-2024 PERIOD IN WEST SUMATERA PROVINCE Hadi Prabowo; Ismail
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.334 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.5

Abstract

The purpose of this study is to describe the factors causing the decline of women's involvement in the legislature in West Sumatra. The method used in this study is a qualitative method with descriptive type. The findings of this study indicate that the decline in representation of women in the West Sumatra DPRD from 7 people in the 2014-2019 period to 4 in the 2019-2024 period. This is due to (1) The perspective that considers the strong patriarchal paradigm in most Indonesian people, (2) Women have a multi-dual role to take care of domestic and public life, (3) People's mindset that tends to idolize brave men and bears to be elected, (4) Women do not choose women, meaning the low awareness of women to choose women legislative candidates, (5) Political organizations do not really have full commitment to empower women. Comprehensively, the role of women is very limited in policy making and decision making and leadership positions that are still held by men due to socio-cultural conditions which make it difficult for women to be fully involved in it.
POLA ADAPTASI MAYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE SETELAH PENGGENANGAN: STUDI KASUS DI DESA PAWENANG KECAMATAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG Endah Ratna Sonya; Opan Suhendi Suwartapradja; Rini S. Soemarwoto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.1 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i2.6

Abstract

Selain “ekosistem” dengan unsur-unsurnya yang dinamis, konsep penting lain dalam ekologi manusia ialah adaptasi. Adaptasi merujuk pada suatu proses penyesuain diri manusia terhadap lingkungannya. Konsep adaptif digunakan untuk menunjukkan kecocokan organisme dengan sifat dan ciri lingkungannya sebagai tempat melangsungkan hidup. Manusia adalah organisme yang mempunyai kemampuan adaptasi yang besar. Pertanyaannya, mengapa manusia memiliki kemampuan adaptasi ekologis terhadap hampir semua jenis habitat? Organisme selain manusia mengadaptasikan dirinya melalui perubahan biologis, mereka terikat pada suatu habitat karena kelengkapan fisiologis dan perubahan perilaku yang mengandalkan mutasi genetika. Manusia mengandalkan sesuatu yang ekstraorganik sebagai sarana adaptasi, atau biasa disebut antropolog sebagai “kebudayaan”.AbstractBesides the "ecosystem" with its dynamic elements, another important concept in human ecology is adaptation. Adaptation refers to a process of human self-adjustment to their environment. The concept of adaptive is used to show the compatibility of an organism with the nature and characteristics of its environment as a place to live. Humans are organisms that have great adaptability. The question is, why do humans have the ability to adapt ecologically to almost all types of habitats? Non-human organisms adapt themselves through biological changes, they are bound to a habitat due to physiological completeness and behavioral changes that rely on genetic mutations. Humans rely on something extraorganic as a means of adaptation, or commonly referred to as anthropologists as "culture"
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KINERJA PENGELOLA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU Bisman; Muchlis Hamdi; Aries Jaenuri; Kusworo
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.136 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i3.7

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan kinerja pengelola terhadap kualitas pelayanan Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Populasi yaitu masyarakat yang memanfaatkan program Pamsimas dari tahun 2008 hingga 2018 sebanyak 14.605 kepala keluarga yang tersebar sebanyak 111 desa di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebanyak 390 orang responden, dan teknik pengambilan sampel secara cluster sampling. Pengambilan informasi dari tanggapan responden menggunakan kuesioner denganskala likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan partisipasi masyarakat dan kinerja pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan baik secara parsial maupun secara simultan. AbstractThe purpose of this study was to analyze the effect of community participation and manager's performance on the quality of service provision of Community-Based Drinking Water and Sanitation Facilities in Rokan Hulu Regency. The population is the people who use the Pamsimas program from 2008 to 2018 as many as 14,605 heads of family spread out as many as 111 villages in Rokan Hulu Regency. The number of samples using the Slovin formula were 390 respondents, and the sampling technique was cluster sampling. Retrieval of information from respondents' responses using a questionnaire with a Likert scale and analyzed by multiple linear regression. The results showed that community participation and manager's performance had a positive and significant effect on service quality, either partially or simultaneously.
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SUKABUMI Ceria Cantika Maulida; Dian Purwanti
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.384 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i3.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan kota layak anak di Kota Sukabumi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskripfif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan model Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kota Sukabumi sudah dilaksanakan cukup baik karena sudah adanya inisiatif pemerintah Kota Sukabumi dalam mendukung adanya kebijakan ini melalui kegiatan, dan pembentukan gugus tugas untuk mempermudah lancarnya implementasi. Meskipun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sumber daya, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dalam pemenuhan hak anak baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dan pemerataan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN RUMAH SINGGAH OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA SUKABUMI Faizal Nursamyono
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.058 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i3.10

Abstract

Upaya pengadaan rumah singgah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial di Kota Sukabumi belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya fasilitas untuk pembinaan dan pelatihan/rehabilitasi seperti rumah singgah. Pemerintah Kota Sukabumi seharusnya memiliki rumah singgah untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dinas sosial dapat turut serta dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan/rehabilitasi. Pemerintah Kota Sukabumi juga hendaknya membuat program pembinaan lanjutan, pembinaan lanjutan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN INDEKOS ATAU RUMAH KONTRAKAN DI KOTA SUKABUMI Dhea Juniar; Ike Rachmawati; Dine Meigawati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.793 KB) | DOI: 10.54783/japp.v2i3.11

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implemetasi kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi, serta faktor-faktor yang mempegaruhinya. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut van Metter & van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kecenderungan/disposisi para pelaksana. Namun dari sisi ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari pelaksanaan implementasi kebijakan tentang penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi.AbstractThe research aims to determine the implementation of the policy for structuring boarding houses or rented houses in Sukabumi City, as well as the factors that influence it. Researchers use the theory of public policy implementation according to van Metter & van Horn. This research uses the descriptive qualitative method by collecting data through observation, interview, documentation, and literature study techniques. The implementationof the structuring policy for boarding houses or rented houses in Sukabumi City has been running well when viewed in terms of resources, characteristics of implementing agencies, and propensity/dispositions of the implementers. However, in terms of size and policy objectives, communication between organizations and implementing activities as well as the economic, social and political environment has not gone well. This is what hinders the success of the implementation of the policy on structuring boarding houses or rented houses in the City of Sukabumi.

Page 1 of 20 | Total Record : 193

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue