<![CDATA[Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian daerah, sehingga perilaku kerja pegawai pada instansi pembina UMKM menjadi krusial bagi kualitas layanan publik. Dalam praktiknya, pegawai dinas sering berada di antara tuntutan kepatuhan terhadap prosedur birokratis dan tekanan untuk memberikan pelayanan cepat dan fleksibel, sehingga membuka ruang munculnya workplace deviant behavior dalam bentuk deviasi prosedural ringan. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda memaknai ethical leadership dan trust in leader, serta bagaimana kedua konstruk tersebut terkait dengan cara mereka menegosiasikan batas antara kepatuhan dan deviasi dalam pelaksanaan program dan layanan bagi pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap satu hingga dua pegawai yang diposisikan sebagai informan kunci dan dipilih secara purposive, kemudian dianalisis dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deviasi yang paling sering muncul berupa penyesuaian prosedural yang dinarasikan sebagai “keluwesan” demi kelancaran program, sementara pemimpin dipersepsikan menjalankan kepemimpinan etis yang terbuka, protektif, dan berkeadilan, antara lain melalui penolakan intervensi yang tidak etis dan penekanan pada dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas. Trust in leader memperkuat keberanian moral pegawai untuk menolak deviasi yang jelas merugikan, tetapi sekaligus dapat berkelindan dengan kompromi prosedural yang dipersepsikan pro-organisasi. Dengan demikian, kombinasi ethical leadership dan trust in leader berfungsi sekaligus sebagai rem terhadap deviasi destruktif dan sebagai energi pendorong bagi deviasi ringan yang dibingkai sebagai pengorbanan administratif demi kepentingan organisasi dan penerima manfaat.]]>
Copyrights © 2025
