<![CDATA[Penelitian ini menganalisis maqashid syariah menurut Imam Al-Ghazali, dengan penekanan pada pembaruan konsep maslhahah agar responsif terhadap tantangan pemerintahan digital, seperti perlindungan data, keamanan siber, dan transparansi layanan publik. Melalui kajian literatur dan pendekatan filosofis-historis, penelitian ini menemukan bahwa integrasi maqhashid khususnya perlindungan harta (hifdz al-mal), jiwa (hifdz al-nafs), dan akal (hifdz al-‘aql) relevan sebagai kerangka etika dan hukum guna mewujudkan tata kelola digital yang adil dan bernilai spiritual. Metodologi kualitatif-komparatif mengidentifikasi potensi maqashid syariah sebagai acuan pembaruan regulasi digital di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan tata pemerintahan inklusif sekaligus pelestarian nilai syariah di era kontemporer. This study analyzes the maqashid sharia according to Imam Al-Ghazali, with an emphasis on updating the concept of maslhahah to be responsive to the challenges of digital governance, such as data protection, cybersecurity, and transparency of public services. Through a literature review and a philosophical historical approach, this study finds that the integration of maqhashid particularly the protection of property (hifdz al-mal), life (hifdz al-nafs), and reason (hifdz al-‘aql) is relevant as an ethical and legal framework for realizing fair and spiritually valuable digital governance. The qualitative-comparative methodology identifies the potential of maqashid sharia as a reference for updating digital regulations in Indonesia, thereby making a significant contribution to the development of inclusive governance while preserving sharia values in the contemporary era. ]]>
Copyrights © 2025
