<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu regulasi kepolisian yang mengatur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah mengakomodasi sebagian prinsip keadilan restoratif, seperti pemulihan, partisipasi korban dan pelaku, serta tanggung jawab pelaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya independensi fasilitator, tidak optimalnya partisipasi sukarela yang bermakna, dan belum maksimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Peran dominan aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan menghambat prinsip non-paksaan. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan, meskipun masih bersifat kasuistik dan belum merata. Dengan demikian, dibutuhkan perumusan regulasi yang lebih kuat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kata Kunci: keadilan restoratif; prinsip hukum pidana; analisis yurisprudensi; pemulihan korban; regulasi alternatif pidana. ABSTRACT This study aims to analyze the compatibility of a police regulation governing out-of-court criminal case settlement with restorative justice principles in modern criminal law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The data were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings show that the regulation incorporates several restorative justice principles, such as restoration, victim–offender participation, and offender accountability. However, implementation still faces challenges, including limited facilitator independence, the lack of meaningful voluntary participation, and insufficient protection of victims' rights. The dominant role of law enforcement officers potentially creates imbalance and hampers the principle of non-coercion. Jurisprudential analysis indicates that restorative approaches have started to be adopted in court decisions, although they remain inconsistent and case-specific. Therefore, it is essential to strengthen regulatory frameworks and establish effective oversight mechanisms to ensure that the principles of restorative justice are implemented comprehensively and consistently. Keywords: restorative justice; criminal law principles; jurisprudential analysis; victim restoration; alternative penal regulation.]]>
Copyrights © 2026
