Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.833
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Media Akademik (JMA) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
MODUS OPERANDI YANG MENJADIKAN PERBANKAN SEBAGAI SASARAN SUATU KEJAHATAN I Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.652 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p07

Abstract

Transnational crime related to financial, mostly done through the banking sector. The banking sector is one of the most widely used mode by the perpetrators of money laundering. It certainly can not be released with the development and progress of science and technology, especially in the field of communications that impact the financial system, including the integration of the banking system that offers traffic mekanmisme funds between countries which can be done in a very short time.Kejahatan transnasional yang berhubungan dengan finansial, banyak dilakukan melalui sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan salah satu modus yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi yang berdampak pula pada  terintegerasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanmisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.
DISPARITAS DALAM PENJATUHAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERDAKWA DI INDONESIA Satya Aditama, Komang Putra; Krisnadi Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji latar belakang terjadinya disparitas hukum atau perbedaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terhadap tindak pidana yang sejenis atau sama. Tujuan lainnya yakni mengkaji faktor yang berperan besar yang mempengaruhi putusan hakim dalam proses peradilan. Melelui Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pembaca perihal disparitas pada proses pemidanaan agar tidak timbul sebuah miskonsepsi yang berujung pada stigma negatif masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia karena adanya perbedaan hukuman yang diterima oleh terdakwa atas pidana yang sama. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai sebuah pedoman serta pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui ketentuan hukum yakni KUHAP, pendekatan konseptual (conseptual approach) konsep hukum yang difokuskan pada penelitian ini yakni konsep “Pemidanaan serta Disparitas”, pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini berfisat analisis kualitatif serta menggunakan beberapa sumber hukum yaknis primer yang berasal dari undang-undang, sekunder yang bersumber dari bahan hukum seperti buku dan jurnal serta terakhir tersier yang bersumber dari kamus seperti KBBI serta black law dictionary. Hasil dari penelitian ini yakni menjabarkan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: a. keputusan perihal perkara; b. keputusan perihal hukuman terhadap terdakwa; c. keputusan perihal pidananya. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa didasarkan atas pertimbangan yang meliputi: a. pertimbangan yuridis; b. fakta persidangan; serta c. pertimbangan sosiologis. Hasil lainnya yakni disparitas dalam pemidanaan dipengaruhi oleh faktor subjektif serta objektif dengan beberapa faktor lainnya yakni a. Saksi; b. Jaksa Penuntut Umum; c. Pengacara/ Kuasa Hukum; d. Hakim; e. Terdakwa; f. Opini publik; g. Budaya (legal culture). Kata Kunci: Pemidanaan, Disparitas, Putusan Hakim ABSTRACT The reason of investigate with this title is to look at the foundation of the event of lawful incongruities or contrasts within the sentences given to litigants for comparative or the same wrongdoings. Another objective is to look at the components that play a major part in influencing the judge's choice within the legal handle. This think about moreover points to supply perusers with an understanding of incongruities within the sentencing prepare so that a misconception does not emerge which comes about in negative disgrace from society towards the legal handle in Indonesia due to diverse sentences gotten by litigants for the same wrongdoing. The creator employments a few inquire about strategies as a rule as well as an expository cut. The inquire about strategies utilized in this think about incorporate: statutory approach through legal arrangements, to be specific the Criminal Method Code, the conceptual approach to the concept of law that's centered on in this think about, specifically the concept of "Criminalism and Abberations", the case approach. as well as a comparative approach (comparative approach). This inquire about is based on subjective examination and employments a few lawful sources, specifically essential which comes from lawful items, auxiliary which comes from lawful materials such as books and diaries and at last tertiary which starts from lexicons such as KBBI and Black Law Dictionary. The comes about of this study describe that the judge's choice is affected by a few things, such as: a. choices with respect to cases; b. choice with respect to the discipline of the charged; c. choice with respect to the penalty. The sentence forced by the judge against the litigant is based on contemplations which include: a. juridical contemplations; b. trial realities; and c. sociological contemplations. Another result is that abberations in sentencing are impacted by subjective and objective components with a few other components, to be specific a. Witness; b. Open Prosecutor; c. Attorneys/ Lawyers; d. Judge; e. Litigant; f. Open supposition; g. Culture (legitimate culture). Catchphrases: Sentence, Dissimilarity, Judge's Choice
PENGATURAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL) Neysa Mazdwitri Panggabean; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i1.1569

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum Justice Collaborator dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Justice Collaborator merujuk pada tersangka atau terpidana yang bersedia berkolaborasi pada institusi penegak hukum untuk mengungkap tindak kriminal dengan skala yang lebih besar. Namun, pengaturan mengenai Justice Collaborator di Indonesia masih terbatas dan belum diakomodasi sepenuhnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode yang dipakai yakni yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum, penerapan Justice Collaborator pada praktik peradilan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi di kalangan aparat penegak hukum. Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel menjadi contoh bagaimana Justice Collaborator berperan dalam peradilan, namun juga mencerminkan tantangan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan bagi saksi yang bekerja sama.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JUDI ONLINE DI INDONESIA Reza Dwi Saputra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1640

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan kegiatan perjudian secara online yang awalnya hanya permainan hiburan, kini menjadi sumber permasalahan hukum yang ada di kalangan masyarakat Indonesia karena permainan ini banyak dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi mereka. Penulis menuangkannya ke dalam jurnal ilmiah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online di Indonesia yang dimana pokok pembahasan jurnal ini berisikan mengenai langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh unit cybercrime dan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana judi online di Indonesia. Penyalahgunaan teknologi yang terjadi saat ini menimbulkan kejahatan modern berupa judi online yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media kejahatan. Hal ini menjadi masalah besar dan di Indonesia sudah menyebar luas sebab dioperasikan secara online sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut. Sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya memberikan dukungan agar persoalan perjudian secara online ini diselesaikan. Melalui tulisan ilmiah ini penulis memberikan pemahaman bagaimana penegakan hukum dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai fenomena kejahatan judi online yang sedang marak terjadi di masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA PROFESI PSK DALAM TEORI KAUSALITAS Muhammad Pramudya Rahardjo; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengguna profesi pekerja seks komersial (PSK) dalam kerangka teori kausalitas. Teori kausalitas digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara tindakan pengguna profesi PSK dengan dampak sosial, moral, dan hukum yang timbul. Melalui pendekatan normatif dan analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa pengguna profesi PSK memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang signifikan dalam mempengaruhi keberlangsungan atau pengurangan praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran regulasi dan kebijakan yang dapat memperkuat upaya pengurangan eksploitasi serta dampak negatif dari aktivitas ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pengguna, diharapkan dapat terbentuk kebijakan yang lebih efektif dalam menangani persoalan PSK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pertanggungjawaban dalam konteks profesi PSK serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Ruth Renati Nauli Setyobudi; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cdb9p064

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan antara batalnya dan dicabutnya kepailitan dalam sistem hukum Indonesia, baik dari segi pengertian, dasar hukum, maupun prosedur pelaksanaannya. Selain itu, tulisan ini juga membahas secara komprehensif akibat hukum yang timbul bagi debitur, kreditur, kurator, serta pihak-pihak lain yang terlibat setelah terjadinya pembatalan atau pencabutan kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan komparatif (comparative approach). Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta praktik yang berkembang di peradilan niaga Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan kepailitan merupakan pembatalan terhadap putusan pailit melalui upaya hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil dalam putusan tersebut. Sementara itu, pencabutan kepailitan merupakan penghentian proses kepailitan yang biasanya terjadi karena adanya perdamaian (accord) atau selesainya proses pemberesan harta pailit. Secara hukum, pembatalan kepailitan mengembalikan keadaan seperti semula seolah-olah kepailitan tidak pernah ada, sedangkan pencabutan kepailitan hanya menghentikan proses yang sedang berjalan tanpa menghapus akibat hukum yang telah terjadi sebelumnya.
EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/66j1bh20

Abstract

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank yang mengalami kebocoran data pribadi pada saat melakukan pembukaan rekening, dan tanggung jawab apa saja yang akan diberikan. Latar belakang penulisan ini adalah maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan suatu bank yang pada akhirnya membuat korban mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Bank seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat kelalaiannya, dengan pembuktian adanya unsur kelalaian pada pihak bank. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi nasabah telah diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, serta regulasi OJK dan Bank Indonesia. Namun, penerapannya masih lemah akibat keterbatasan keamanan dan pengawasan. Bank tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan data serta memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem keamanan, kesadaran hukum, dan konsistensi regulasi untuk melindungi hak nasabah secara optimal.Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
PROBLEMATIKA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 : IMPLIKASI KONFLIK ANTARA PPAT Komang Bayu Dipa Negara; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zfxjrh92

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 yang memperluas wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi satu provinsi. Fleksibilitas ini menimbulkan problematika hukum dan etika yang kompleks , termasuk tantangan kompetisi antar-PPAT dan potensi konflik kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif , dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan analytical approach guna memahami implikasi aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan wilayah kerja ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penegakan aturan dan inkonsitensi dalam proses pembuatan akta. Persaingan yang timbul memunculkan problematika etika , seperti persaingan tidak sehat , penurunan kualitas layanan karena fokus pada kuantitas , dan konflik kepentingan , yang memengaruhi profesionalitas serta integritas PPAT. Disimpulkan bahwa untuk memitigasi risiko dan meminimalkan konflik , sangat diperlukan pengaturan dan pengawasan yang efektif , standarisasi layanan , kode etik yang diperkuat , serta sanksi tegas.
ANALISIS KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBDADI DI ERA DIGITAL Komang Maysa Surya Aditya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i2.1608

Abstract

Pencurian data pribadi telah menjadi ancaman yang signifikan dalam era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pencurian data pribadi dari perspektif kriminologi dalam konteks era digital. Pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami motivasi pelaku, modus operandi yang digunakan, serta dampak yang dialami oleh korban. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggali data dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelaku pencurian data pribadi dalam era digital sangat beragam, termasuk tujuan finansial, niat jahat, atau keinginan untuk merusak reputasi individu atau organisasi. Modus operandi yang umum digunakan meliputi serangan phishing, malware, atau pencurian identitas. Dampak yang dialami oleh korban mencakup kerugian finansial, kerugian reputasi, atau bahkan kerugian psikologis. Analisis kriminologi terhadap pencurian data pribadi dalam era digital memiliki implikasi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. Upaya pencegahan harus mencakup pendidikan dan kesadaran publik tentang risiko pencurian data pribadi, peningkatan keamanan siber, serta pelaksanaan undang-undang yang memadai untuk melindungi individu dan organisasi dariserangan kejahatan siber.
ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Matthew Darius Sianturi; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2005

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek regulasi yang dapat menghambat upaya perlindungan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekurangan-kekurangan dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak terkait perlindungan bagi korban kekerasan seksual serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditemukannya kelemahan regulasi ini menimbulkan dampak berupa ketidakpastian hukum, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, serta belum terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui revisi undang-undang, penguatan aturan pelaksana, dan sinkronisasi dengan peraturan daerah guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara optimal.
Co-Authors Alexander Domuari Anisa Puspita Sari Wijaya Anissa Puspita Sari Wijaya Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti Carlo Athallah Yassar Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra I Gede Teguh Wiweka I Kadek Agus Aristya Jaya I Komang Bayu Pramana Putra I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra Johanes Fieldyo Ikun Bere Juan Daud Putra Siahaan Komang Bayu Dipa Negara Komang Maysa Surya Aditya Lata Mahosadhi, I Gusti Ngurah Putu Made Djodi Ravandika Pramana Maria Gloria Isabela Ndona Marind Bujana, Gde Alex Matthew Darius Sianturi Muhammad Pramudya Rahardjo Neysa Mazdwitri Panggabean Ni Luh Putu Nurlita Dewi Ni Putu Adinda Salsa Billa Nirmala Dewi, Putu Dhiyah Putu Ayu Gayatri Putu Tuni Cakabawa Landra Reza Dwi Saputra Ruth Renati Nauli Setyobudi Sagung Putri M. E. Purwani Satya Aditama, Komang Putra Satya Gita Adhyaksa