<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam kerangka hukum adat dan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang membedah akar permasalahan sengketa tanah di wilayah tersebut secara mendalam. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh ketidakpastian batas wilayah, tata kelola yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan musyawarah mufakat melalui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun metode ini sangat sesuai dengan nilai sosial masyarakat Minangkabau, kurangnya pengakuan hukum dari negara menyebabkan resolusi konflik sering kali tidak mencapai solusi yang permanen atau menyeluruh. Kesimpulan dan dampak penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran lembaga adat yang diintegrasikan dengan perlindungan hukum formal yang lebih kuat. Dampaknya, kepastian hukum yang jelas akan melindungi hak-hak masyarakat adat, meminimalisir potensi konflik agraria yang berkepanjangan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Nagari Koto Baru Kata Kunci : Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa, Minangkabau, Masyarakat Hukum Adat]]>
Copyrights © 2025
