<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai lex specialist, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.]]>
Copyrights © 2026
