<![CDATA[Perkembangan kecerdasan buatan bergerak begitu cepat sehingga menciptakan pola penciptaan karya yang berbeda dari konsep kreativitas konvensional. Sistem AI mampu menghasilkan berbagai bentuk ekspresi intelektual secara otomatis, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia yang masih bertumpu pada peran manusia sebagai pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesiapan sistem HKI Indonesia dalam menghadapi fenomena karya berbasis AI serta memetakan kebutuhan transformasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang berlaku belum mengatur secara jelas status hukum karya AI, termasuk mengenai penentuan pencipta, standar orisinalitas, atribusi kepemilikan, legalitas penggunaan data latih berhak cipta, dan mekanisme penegakan hukum digital lintas yurisdiksi. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Reformasi komprehensif diperlukan melalui penguatan definisi hukum, penyusunan ketentuan khusus terkait karya AI, adaptasi mekanisme kontrak dan lisensi, serta harmonisasi dengan standar internasional agar sistem HKI Indonesia responsif, adil, dan mampu mendukung inovasi pada era kecerdasan buatan.]]>
Copyrights © 2026
