<![CDATA[Distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia masih diwarnai oleh maladministrasi yang bersifat struktural dan berulang, meskipun regulasi dan alokasi anggaran telah tersedia. Fenomena seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan distribusi, serta manipulasi data melalui praktik “petani fiktif” mencerminkan lemahnya tata kelola sektor publik. Namun, kajian empiris yang mengintegrasikan dimensi tata kelola, transparansi, dan kapasitas aparatur terhadap maladministrasi masih terbatas. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan komprehensif untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola, keterbukaan informasi, dan kapasitas birokrasi terhadap tingkat maladministrasi, serta implikasinya terhadap efektivitas subsidi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan mixed methods, dengan analisis kuantitatif melalui Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) terhadap 150 responden, serta wawancara mendalam dengan 20 informan kunci. Analisis eksternal menggunakan kerangka PESTEL. Hasil menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor dominan dalam menekan maladministrasi, disusul oleh tata kelola dan kapasitas aparatur. Praktik politisasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi digital petani turut memperburuk situasi. Rekomendasi mencakup digitalisasi berbasis dashboard publik, peningkatan kapasitas birokrasi, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah berbasis data]]>
Copyrights © 2026
