Articles
<![CDATA[CAPAIAN, TANTANGAN IMPLEMENTASI, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jkp.v6i2.3551
<![CDATA[Indonesia mulai memandang konsep perhutanan sosial sebagai salah satu upaya jalan tengah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Perhutanan sosial yang terus didorong pemerintah melalui sejumlah dukungan kelembagaan, pendanaan, dan regulasi telah menghasilkan sejumlah dampak positif namun masih menyisakan persoalan lapangan yang belum tuntas. Konsep kebijakan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan sebagai sumber kehidupan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan menghadapi beberapa tantangan yang perlu direspons dengan serius. Penelitian ini bertujuan menyajikan perkembangan pembangunan perhutanan sosial, permasalahan dan rekomendasi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis regulasi perhutanan sosial di Indonesia melalui literature review; 2) menganalisis capaian kebijakan pengelolaan perhutanan sosial dan permasalahannya di lapangan; 3) memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis hasil temuan pada objek penelitian, melalui literature review kemudian menjadikannya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk diterapkan pada program perhutanan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa hambatan hukum, kebijakan dan implementasi ditingkat tapak dapat mempengaruhi pelaksanaan perhutanan sosial. Pelaksanaan perhutanan sosial selama ini dinilai masih belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses implementasinya. Ketidakjelasan regulasi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat implementasi perhutanan sosial. Oleh karena itu, disarankan perlunya upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan regulasi serta meningkatkan kejelasan hukum terkait perhutanan sosial. Perbaikan kebijakan juga perlu mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kebijakan lanjutan pasca pemberian izin agar tidak mengancam keberlanjutan perhutanan sosial dimasa depan.]]>
<![CDATA[Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52316/jap.v19i2.173
<![CDATA[Bidang pendidikan adalah salah satu bagian penting pembangunan nasional yang pada hakikatnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan bidang ini diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal yang menarik terkait isu ini dilapangan adalah kesenjangan fiskal. Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang Pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap siklus perencanaan dan pelaksanaan dana transfer, terutama DAK untuk penugasan fisik bidang pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif) dengan data numerik baik sekunder maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui Focus Group Disscussion, big data, dan kuesioner. Pengolahan big data sebagai bagian analisis memanfaatkan aplikasi Intelligent Media Monitoring (IMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan sumber daya manusia pengelola dana transfer di daerah dalam menyusun proposal DAK masih sangat tinggi. Disparitas ini semakin nyata dengan perbedaan aksesibilitas informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah, serta kurangnya transparansi dan audit publik dalam pengelolaan dana perimbangan terkait pendidikan. Oleh karena itu berbagai terobosan sejak aspek perencanaan dan pelaporan diperlukan, termasuk juga strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap ragam kondisi masyarakat, kondisi geografis dan sumber daya pengelola dana transfer bidang pendidikan di daerah.]]>
<![CDATA[Analisis Perilaku Sosial Pengguna Moda Transportasi Perkotaan: Studi Kasus Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>;
<![CDATA[Sri Hidayati]]>
<![CDATA[ Bappenas Working Papers Vol 3 No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47266/bwp.v3i2.74
<![CDATA[After going through a long process, in March 2019, Jakarta resident have Mass Rapid Transit (MRT) as a modern mass transportation mode. The presence of the MRT planned since 1986 is expected to be one of the solution to dealing with the heavy traffic in Jakarta that seemed impossible to handle. The problems that followed is MRT passenger behaviour is not prepared with all the regulations that must be enacted in the use of MRT, so that various violations of the regulations are found. This paper attempts to find factors that cause regulatory violations and factor that lead to changes in passenger behaviour in addressing MRT presences based on literature, big data, and qualitative descriptive analysis. It is also expected to be able to provide recommendations that can be given with an emphasis on social aspects. Studies are conducted using secondary data on passenger behaviour in MRT and the facility obtained from various sources and observations. Studies describe social phenomena occurring in communities where MRT trials are caused by culture and people’s readiness to use new technologies, and the existence of the MRT since one year of operation is able to change people's behavior.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>
<![CDATA[ Bappenas Working Papers Vol 4 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47266/bwp.v4i2.96
<![CDATA[Sejak awal digulirkan pemerintah, dana transfer khusus telah menjadi instrumen pendanaan yang berperan signifikan dalam pembangunan daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi on going yang menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi on going. Penggunaan big data menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Penelitian ini berupaya mengoptimalkan big data dalam analisis evaluasi on going pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan adalah Intelligence Media Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam konteks evaluasi on going. Analisis ini juga didukung dengan literature review berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.]]>
<![CDATA[Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>;
<![CDATA[Desak Made Annisa Cahya Putri]]>
<![CDATA[ Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47266/bwp.v5i1.106
<![CDATA[Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara. Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali. Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah analisis big data, studi literatur dan kuisioner yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>
<![CDATA[ Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47266/bwp.v5i2.131
<![CDATA[Berkaitan dengan kehadiran negara untuk masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum memiliki tempat tersendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam Program Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik, Ombudsman RI terus mendorong upaya perbaikan kualitas pelayanan publik Indonesia dengan mengembangkan hal-hal yang bersifat “mencegah” dan “menyelesaikan”. Seiring kebutuhan dan kondisi yang berkembang, Ombudsman RI mengambil peran penting dan didukung dengan oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 mengamanatkan Ombudsman RI untuk terlibat aktif mendukung Prioritas Nasional melalui output prioritas penyelesaian laporan/aduan masyarakat (external complaint handling) dan penilaian kepatuhan lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Evaluasi kinerja terhadap 2 output prioritas ini bertujuan untuk menilai capaian, kebijakan, permasalahan sehingga dapat diberikan rekomendasi dari sudut pandang perencana pembangunan. Metode analisis menggunakan metode campuran (mixed method) berbasis analisis data target dan realisasi, studi literatur dan Focus Group Discussion. Analisis dilakukan untuk tahun 2015 sampai 2021, termasuk permasalahan didalamnya yang berpengaruh pada fluktuasi target dan capaian dalam dokumen perencanaan pembangunan. Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. Secara umum perkuatan peran Ombudsman dalam lima aspek tersebut menjadi isu penting penentu keberhasilan pengawasan penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia di masa depan yang profesional, adil, merata, efektif, berwibawa (dapat dipercaya) dan berkualitas.]]>
<![CDATA[Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>
<![CDATA[ Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47266/bwp.v6i1.174
<![CDATA[Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi on-going DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah literature review, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner google form yang bertujuan menjaring masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau inequality ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan.]]>
<![CDATA[Implementasi dan Permasalahan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada Tiga Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>;
<![CDATA[Nurvia, Silvitia Nindia]]>
<![CDATA[ Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47266/bwp.v6i3.223
<![CDATA[Dalam desentralisasi fiskal, interaksi pemerintah kota terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi. Interaksi tersebut salah satunya terkait pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah kota yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, ada 3 kota yang mendapatkan DID dari kategori ini, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang. Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi on-going DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik PPD tahun 2020. Evaluasi on-going akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi. Analisis dalam evaluasi menghasilkan rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID, dimana salah satunya terkait pentingnya pengalokasiaan anggaran DID sejak awal tahun anggaran, termasuk regulasinya. Informasi pemberian DID diharapkan bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran, selain juga sosialisasi informasi pagu indikatif dan juknis DID untuk dapat lebih awal dari yang ada saat ini. Hal lain yang juga menjadi sorotan daerah adalah pada aspek pelaksanaan, khususnya perlunya menginformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mendapatkan DID sesuai bidang yang ada.]]>
<![CDATA[POST-COVID-19 TOURISM SECTOR POLICY RECOMMENDATIONS FOR SHORT, MEDIUM, AND LONG-TERM PLANNING ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 16 No 2 (2023): Volume 16 Nomor 2 (2023) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v16i2.3535
<![CDATA[Tourism is one of the sectors most affected by the COVID-19 pandemic. This pandemic has prompted governments worldwide to implement policies to limit community activities, both within and between countries. The tourism sector has been significantly affected, especially regarding income reduction, due to the cessation of supporting factors such as providing accommodation and food and beverages; retail and wholesale trade; car and motorcycle repairs; and transportation and warehousing. Before the emergence of the COVID-19 pandemic, the focus of 5-year tourism development in Indonesia was on strengthening priority tourism destinations and revitalizing Bali destinations. The COVID-19 pandemic that began in March 2020 has changed the 5-year tourism sector projection, followed by various policies to prevent the spread of this virus and focus on public health. This study aims to present a portrait of Indonesian tourism at the beginning of the COVID-19 pandemic and provide recommendations for recovering economic policy adaptations, both short-term and medium- and long-term. The method used is a literature review with a qualitative and descriptive approach to existing policies. The results of the analysis recommend that the assessment of tourism development planning be emphasized on general stimulus, stimulus for Small, micro, and Medium Enterprises (MSMEs), structuring accommodation packages, transportation and access, taxation stimulus, technical guidance, strengthening tourism diversification, and strengthening the supply and demand side of the tourism sector.]]>
<![CDATA[Internalization Of SAF Physical Assignment For Environment And Forestry In The Development Planning Of North Sumatera Province ]]>
<![CDATA[Pambudi, Andi Setyo]]>
<![CDATA[ JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3536
<![CDATA[Fiscal balance is intended to ensure balance and fairness in using financial resources between the central and regional governments so that regions have sufficient resources to meet local needs without neglecting national interests. Fiscal balance is also carried out in the environment and forestry sectors. To date, efforts to improve environmental quality and the carrying capacity of watersheds and lakes are still not in line with national expectations. The Special Allocation Fund (SAF) budget for the Environment and Forestry (E&F) Sector is encouraged to support the national priorities contained in the National Medium-Term Development Plan (MNDP) document and detailed in the Government Annual Work Plan (GAWP), with its implementation carried out by the Regional Government. This study aims to evaluate the internalization of the SAF Physical E&F Sector Menu in regional planning and assess the implementation of its utilization in the regions as input for future development planning in the environment and forestry sectors. This study uses a descriptive qualitative approach to ongoing evaluation through a literature review, questionnaires, and limited discussions (FGD) with regional stakeholders. The literature review used regional planning documents in 34 provinces, with a deep dive into North Sumatra Province. Based on the results of questionnaires, local governments argue that 71 percent of SAF has effectively achieved goals and objectives, while the remaining 29 percent is still not optimal. For the regions, the limited budget also causes low SAF effectiveness. The central and local governments must sit together to formulate the importance of increasing budget allocations in the Environment and Forestry field in the regions, increasing human resources capacity, improving coordination between relevant agencies, engaging relevant parties in conflict resolution, and improving monitoring and evaluation mechanisms.]]>
