<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban seringkali kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya alat bukti, serta persepsi masyarakat yang menganggap KDRT sebagai persoalan privat. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Polresta Tanjungpinang ditinjau dari sistem pelaporan, penyidikan, dan pemenuhan hak korban. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Tanjungpinang telah berupaya memberikan perlindungan kepada korban KDRT sesuai UU PKDRT, namun belum optimal karena kendala seperti keengganan korban melapor, minimnya alat bukti, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Karakteristik korban dan pelaku KDRT serta proses penanganan kasus sejalan dengan teori-teori viktimologi dan sistem peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pencegahan dan penanganan KDRT yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapasitas penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan bagi korban KDRT.]]>
Copyrights © 2025
