<![CDATA[Sengketa pajak impor kerap muncul dalam praktik kepabeanan karena adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan otoritas bea dan cukai mengenai klasifikasi barang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penentuan tarif bea masuk, penerapan ketentuan larangan dan pembatasan, serta besaran kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh importir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketegangan hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dengan pelaku usaha sebagai subjek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas Legalitas dan prinsip Due Process of Law dalam penyelesaian sengketa pajak impor melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5304/B/PK/Pjk/2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, doktrin hukum, serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini diperkaya dengan analisis deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsistensi penerapan prinsip hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegakkan secara tegas prinsip Nullum Tributum Sine Lege, dengan memastikan bahwa setiap tindakan fiskal, termasuk penetapan klasifikasi barang dan kewajiban administratif, memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Mahkamah juga menjamin terpenuhinya Due Process of Law melalui mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak sekaligus menjaga legitimasi sistem perpajakan nasional. Temuan ini berkontribusi bagi penguatan rule of law di bidang kepabeanan serta menjadi rujukan praktis bagi otoritas fiskal dan importir dalam meminimalkan sengketa klasifikasi di masa depan yang berulang.]]>
Copyrights © 2026
