Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Law
Umacina, Nurhidayat
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Umacina, Nurhidayat; Amsori, Amsori
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1757

Abstract

Corruption in Indonesia is a complex and profound problem, hindering development and damaging public trust in state institutions. Law enforcement efforts against corruption have been regulated in various regulations, including Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, and strengthened by the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK). Although the legal framework has been prepared, significant challenges are still faced, such as low human resource capacity, lack of coordination between institutions, and an internalized culture of corruption. The formulation of the problem is 1) How is transparency regulated in preventing corruption? 2) What are the obstacles to transparency in efforts to prevent corruption in government? The research method used is normative juridical. The results of the study show that Indonesia still faces great difficulties in eradicating corruption. Although there have been various efforts, the increase in cases and state losses caused by corruption are still a major problem in Indonesia. There are regulations and policies to overcome corruption and punish perpetrators of corruption, but the implementation of regulations and policies still has many shortcomings so that their effectiveness has not been felt greatly.
Penerapan Asas Legalitas dalam Sengketa Pajak Impor Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 5304/B/PK/Pjk/2024. Umacina, Nurhidayat
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6634

Abstract

Sengketa pajak impor kerap muncul dalam praktik kepabeanan karena adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan otoritas bea dan cukai mengenai klasifikasi barang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penentuan tarif bea masuk, penerapan ketentuan larangan dan pembatasan, serta besaran kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh importir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketegangan hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dengan pelaku usaha sebagai subjek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas Legalitas dan prinsip Due Process of Law dalam penyelesaian sengketa pajak impor melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5304/B/PK/Pjk/2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, doktrin hukum, serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini diperkaya dengan analisis deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsistensi penerapan prinsip hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegakkan secara tegas prinsip Nullum Tributum Sine Lege, dengan memastikan bahwa setiap tindakan fiskal, termasuk penetapan klasifikasi barang dan kewajiban administratif, memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Mahkamah juga menjamin terpenuhinya Due Process of Law melalui mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak sekaligus menjaga legitimasi sistem perpajakan nasional. Temuan ini berkontribusi bagi penguatan rule of law di bidang kepabeanan serta menjadi rujukan praktis bagi otoritas fiskal dan importir dalam meminimalkan sengketa klasifikasi di masa depan yang berulang.
Co-Authors Amsori Amsori, Amsori