<![CDATA[Penelitian ini mengkaji persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang kapasitas hukum pelaku yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban penyandang disabilitas didasarkan pada penilaian kemampuan intelektual dan mental pelaku sant melakukan perbuatan. Jika pelaku mampu memahami konsekuensi tindakannya, sanksi pidana tetap dijatuhkan, namun jika tidak, maka pertanggungjawaban dapat ditiadakan. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada konsep mukallaf. Pelaku penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban selama memiliki kesadaran dan akal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pelibatan ahli psikologi dalam proses pembuktian serta penerapan sanksi alternatif atau edukatif bagi pelaku disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan kondisi khusus dan aspek kemanusiaan pelaku sesuai prinsip kemaslahatan dalam Islam.]]>
Copyrights © 2026
