<![CDATA[Penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam seperti Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen utama peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerahKabupaten Gunungkidul dalam penguatan pendidikan dan pelatihan SDM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan terkait dengan program pendidikan dan pelatihan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik melalui lembaga formal maupun nonformal. Program pelatihan vokasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta menjadi instrumen utama dalam penguatan SDM lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, fragmentasi kelembagaan, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dan perencanaan berbasis kebutuhan lokal dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan SDM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
