Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan ketahanan pangan, mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memengaruhi efektivitas partisipasi publik, serta merumuskan model penguatan ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menangkap dinamika interaksi antar-aktor, relasi kekuasaan, dan proses kebijakan dalam konteks lokal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), observasi, dan analisis dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik yang diperkaya dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung secara formal melalui forum perencanaan dan implementasi program, namun masih berada pada tingkat konsultatif dan belum mencapai pola shared decision-making. Faktor pendukung partisipasi meliputi regulasi daerah dan solidaritas sosial masyarakat adat, sedangkan hambatan utama mencakup keterbatasan kapasitas institusional dan dominasi pendekatan top-down. Penelitian ini merekomendasikan transformasi tata kelola menuju model participatory dan collaborative governance dengan memperkuat kapasitas institusi lokal serta integrasi pengetahuan masyarakat adat sebagai strategi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah perbatasan.
Copyrights © 2026