<![CDATA[Meskipun UU No. 8/2012 dan No. 7/2017 mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, partisipasi politik perempuan di Kabupaten Magelang masih jauh di bawah target tersebut, yaitu stagnan di angka 14% (7 anggota legislatif perempuan) dalam dua kali pemilu. Studi ini mengkaji peluang keterwakilan politik perempuan dan menyelidiki hambatan yang menghalangi tercapainya kuota tersebut pada periode 2019-2024. Menggunakan pendekatan mix method dengan desain studi kasus yang bersifat exploratory sequential, penelitian ini menganalisis data dari lembaga-lembaga utama termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melibatkan para aktor elektoral dan non-elektoral. Temuan-temuan menunjukkan adanya kesenjangan yang terus berlanjut antara keterwakilan deskriptif dan substantif, di mana kehadiran perempuan belum secara efektif diterjemahkan ke dalam pengaruh kebijakan karena kendala struktural dan marjinalisasi isu-isu gender. Meskipun representasi simbolis telah mulai menantang peran gender tradisional. Hambatan sistemik termasuk norma patriarki, ketidaksetaraan finansial, dan struktur partai yang didominasi laki-laki terus membatasi partisipasi perempuan yang setara secara formalistik. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang bermakna, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan struktural sekaligus mendorong dukungan kelembagaan dan perubahan budaya.]]>
Copyrights © 2025
