<![CDATA[Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan responsivitas administrasi publik, yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Good Governance. Di Indonesia, penelitian tentang penggunaan media sosial di sektor publik sebagian besar berfokus pada platform seperti Facebook. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Twitter dalam meningkatkan responsivitas Pemerintah Jawa Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Twitter memainkan peran penting dalam meningkatkan responsivitas Pemerintah Jawa Tengah. Karakteristik Twitter yang praktis dan realtime memungkinkan pemerintah merespons aduan masyarakat dengan cepat. Akun Twitter Gubernur Jawa Tengah, @ganjarpranowo, menjadi saluran utama bagi warga untuk menyampaikan keluhan mereka. Gubernur berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pejabat publik, sehingga aduan dapat dikelola dengan lebih baik. Namun, masih terdapat warga yang belum sepenuhnya memahami tata cara penyampaian aduan yang benar. Akibatnya, aduan yang di sampaikan tidak disertai dengan informasi yang lengkap, seperti detail lokasi dan atau deskripsi masalah yang jelas, sehingga menghambat penyelesaian aduan. Masih terdapat aduan yang belum selesai ditindak lanjuti karena pemerintah daerah harus tetap mematuhi prosedur koordinasi birokrasi yang ada, terutama jika terjadi koordinasi lintas sektor dan aktor. Sebagai upaya meningkatkan responsivitas, disarankan adanya penerapan sistem reward and punishment bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka selalu responsif dalam memanfaatkan Twitter sebagai media utama untuk menerima dan menyelesaikan aduan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
