<![CDATA[Studi ini mengkaji distribusi spasial dan akar penyebab konflik sengketa lahan berkepanjangan di Desa Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun akibat tumpang tindih klaim antara warga setempat, yang meyakini lahan tersebut telah diberikan kepada mereka, dan pemerintah, yang mengkategorikan wilayah tersebut sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang ringkas dan komprehensif melalui delineasi spasial, pemetaan kuantitatif bidang tanah yang disengketakan, dan penilaian kualitatif berdasarkan wawancara masyarakat. Data spasial yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diolah menggunakan QGIS untuk mengidentifikasi luas dan distribusi bidang tanah yang disengketakan. Analisis menunjukkan bahwa 1.167 bidang tanah seluas 61 hektar berada dalam zona konflik. Lebih lanjut, wawancara dengan 94 responden menunjukkan bahwa 81,9% sengketa muncul dari kepemilikan lahan yang tidak bersertifikat, sementara faktor-faktor lain yang berkontribusi meliputi dokumentasi historis yang tidak jelas, klaim lahan yang tumpang tindih, dan pemahaman publik yang terbatas tentang kebijakan administrasi pertanahan. Temuan ini menekankan perlunya tata kelola pertanahan yang lebih kuat, peningkatan kejelasan komunikasi status lahan, dan strategi resolusi konflik yang terstruktur untuk mencegah eskalasi.]]>
Copyrights © 2026
