<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi wakaf atas peralihan kepemilikan objek wakaf di Kecamatan Kuta Baharu ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah adanya objek wakaf yang telah diikrarkan oleh pewakaf, namun belum didaftarkan dan disertifikasi secara resmi, sehingga memicu sengketa kepemilikan oleh ahli waris setelah pewakaf meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan objek wakaf dialihkan, dibongkar, atau dibiarkan menjadi tanah kosong, meskipun secara syariat dan hukum positif wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sertifikat wakaf menjadi faktor utama terjadinya konflik peralihan kepemilikan objek wakaf. Selain itu, kurangnya pemahaman ahli waris dan masyarakat mengenai hukum wakaf serta lemahnya administrasi wakaf 2 turut memperburuk keadaan di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi wakaf merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah peralihan objek wakaf yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.]]>
Copyrights © 2026
