<![CDATA[Keanggotaan penuh Timor Leste dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menandai fase baru dalam integrasi kawasan Asia Tenggara serta memperluas cakupan implementasi Piagam ASEAN sebagai instrumen hukum utama organisasi regional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste sebagai anggota baru, khususnya dalam konteks kapasitas institusional, kepatuhan normatif, dan integrasi kebijakan regional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan ASEAN memberikan peluang strategis bagi Timor Leste dalam integrasi hukum melalui Piagam ASEAN memberikan peluang besar bagi Timor Leste dalam memperkuat kepastian hukum melalui mekanisme regional dan perlindungan kedaulatan di bawah kerangka keamanan kolektif. Namun, tantangan signifikan ditemukan pada aspek kapasitas legislatif untuk meratifikasi instrumen hukum ASEAN yang sangat luas, keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi hukum, serta beban finansial dari prinsip kontribusi tahunan yang setara. Selain itu, sinkronisasi antara sistem hukum sipil Timor Leste dengan instrumen ekonomi ASEAN menuntut reformasi regulasi domestik yang masif. Kesiapan institusional menjadi penentu utama apakah Timor Leste dapat memanfaatkan integrasi ini sebagai katalisator pembangunan atau justru menjadi beban administratif kawasan. Tantangan serius ini, berupa keterbatasan kapasitas institusional, kesiapan sumber daya manusia, serta kesulitan adaptasi terhadap prinsip-prinsip Piagam ASEAN seperti non-interference dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Selain itu, harmonisasi kebijakan nasional dengan norma hukum ASEAN menjadi tantangan struktural yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Piagam ASEAN oleh Timor Leste sangat bergantung pada dukungan kelembagaan ASEAN serta konsistensi reformasi internal di tingkat nasional.]]>
Copyrights © 2026
