<![CDATA[Permohonan pailit terhadap debitor yang masih berada dalam proses likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengurusan harta kekayaan debitor serta perlindungan kepentingan para kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang sedang dilikuidasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pailit karena telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana. Proses likuidasi tidak menghapus keberadaan utang debitor dan tidak menjadi penghalang bagi pengajuan permohonan pailit. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor dari likuidator kepada kurator, sehingga seluruh kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola di bawah pengawasan pengadilan. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.]]>
Copyrights © 2026
