<![CDATA[Penelitian ini mengkaji secara kritis ketidaksesuaian antara standar Good Mining Practice (GMP) dengan realitas lubang tambang pascatambang yang merajalela di Indonesia, dianalisis melalui perspektif keadilan lingkungan. Dengan pendekatan yuridis normatif bersifat analitis-preskriptif, kajian membedah konflik regulasi antara UU Minerba dan UU PPLH No. 32/2009, tergambar jelas pada kasus bencana tambang timah Bangka Belitung (kerugian ekologis Rp271 triliun di 170 ribu hektare). Temuan utama mengungkap kegagalan sistemik penegakan AMDAL, reklamasi pascatambang, dan penerapan strict liability, diperparah diskriminasi penegakan hukum yang memihak korporasi besar ketimbang operator PETI dan masyarakat marjinal. GMP yang seharusnya menjadi pilar pertambangan berkelanjutan melemah akibat relaksasi perizinan berorientasi ekonomi (PP 48/2025) dan sanksi administratif tak sebanding, melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Prinsip Rio 10. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui environmental performance bond wajib (150% estimasi kerugian), pengkriminalan corporate manslaughter, platform digital pengawasan GMP berdasarkan Pasal 65 UU PPLH, serta sanksi progresif bagi IUP mangkrak. Reformasi ini esensial untuk menyelaraskan tata kelola pertambangan dengan target Net Zero Emission 2060, menjamin keadilan antargenerasi, dan merealisasikan amanat konstitusi pengelolaan SDA demi kemakmuran rakyat.]]>
Copyrights © 2026
