<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman dalam konteks otonomi daerah berkelanjutan. PBJT merupakan salah satu instrumen fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak atas konsumsi makanan dan minuman sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) efektivitas implementasi kebijakan PBJT dalam meningkatkan PAD, dan (2) kontribusi kebijakan PBJT terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan daerah, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan yang konsisten. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kebijakan PBJT memberikan dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan, namun di sisi lain dapat membebani konsumen dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem administrasi pajak, penguatan edukasi perpajakan, dan kebijakan redistribusi yang lebih adil untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
