<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, menguraikan landasan filosofis, hierarki yuridis, serta tantangan penerapannya pasca-reformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis melalui studi pustaka terhadap dokumen primer seperti Pembukaan UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, Tap MPR No. III/MPR/2000, dan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan analisis kualitatif konseptual serta hierarkis. Temuan menunjukkan Pancasila berfungsi sebagai norma dasar tertinggi (grundnorm) yang mengikat seluruh perundang-undangan melalui prinsip lex superior derogat legi inferiori, meskipun dihadapkan pada tantangan interpretasi subjektif, pengaruh globalisasi, dan inkonsistensi judicial review. Kesimpulan menyatakan bahwa penguatan Pancasila melalui pendidikan hukum integral dan revisi regulasi pembentukan undang-undang diperlukan untuk menjamin koherensi sistem hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan sosial, dengan rekomendasi penelitian empiris lanjutan.]]>
Copyrights © 2025
