<![CDATA[Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum perpajakan, terutama dalam pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang melibatkan penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penagihan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip hukum administrasi untuk mengevaluasi kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas mekanisme pemungutan pajak, termasuk prosedur penilaian, proses penagihan, tindakan penegakan hukum, dan perlindungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kerangka hukum administrasi perpajakan dengan mempertajam norma prosedural, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kewenangan institusional. Reformasi ini berkontribusi pada prediktabilitas dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik pemungutan pajak. Namun, beberapa tantangan normatif tetap ada, terutama terkait interpretasi ketentuan penegakan hukum, proporsionalitas sanksi administratif, dan keselarasan antara aturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang diubah telah memperbaiki struktur pengumpulan pajak dan mendukung terwujudnya kepastian hukum, harmonisasi regulasi lebih lanjut dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk meminimalkan sengketa dan memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
