Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro

Aditya Fajri Kurnia Pradana (Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta, Indonesia)
Danny Trisno Susetyo (Universitas Sebelas Maret, Indonesia)
Asri Purwanti (DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Indonesia)
Puput Alvilia (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Abigail Sitangsu Kapindho (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Camella Setyawati (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Fila Sofia Kumala Tyas (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Nisa Angel Pertiwi (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Viska Anggraita (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Nur Fadhilah (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)
Ica Farahapsari (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Vol. 3 No. 12 (2026): Februari

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis peran sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat Kelurahan Kadipiro. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, pemaparan prosedur layanan bantuan hukum gratis, diskusi interaktif, serta konsultasi langsung terhadap permasalahan hukum warga. Data diperoleh melalui observasi kegiatan, identifikasi persoalan hukum masyarakat, serta evaluasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya memiliki keterbatasan pemahaman mengenai akses bantuan hukum dan mekanisme penyelesaian perkara, khususnya terkait konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa warisan. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai fungsi Posbakum, prosedur berperkara, serta hak memperoleh bantuan hukum tanpa biaya. Dengan demikian, sosialisasi Posbakum terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan hukum masyarakat dan instrumen perluasan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan informasi dan sumber daya hukum.