<![CDATA[Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas pacta sunt servanda serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.]]>
Copyrights © 2026
