Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM Journal of Law and Nation JICL
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR DI KOTA SINGARAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 Aisah Kartika Dewi; Made Sugi Hartono; I Gusti Ayu Apsari Hadi
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and analyze the effectiveness of law enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Buleleng Regency regarding the misuse of sidewalks in Singaraja City, based on Buleleng Regency Regional Regulation No. 3 of 2024. The background of this research stems from the high number of sidewalk function violations committed by street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL), which impact the order, safety, and comfort of pedestrians. This research employs an empirical legal method with a descriptive approach. Data were obtained through literature studies and interviews with members of Satpol PP Buleleng. The findings reveal that law enforcement by Satpol PP has not yet been fully effective. This ineffectiveness is influenced by several factors, including weak regulation dissemination, low public awareness, limited resources of Satpol PP, and the public’s negative perception of enforcement actions. Factors influencing the effectiveness of law enforcement include the legal substance, law enforcement apparatus, supporting facilities and infrastructure, public participation, and legal culture. This study recommends strengthening public outreach, enhancing officer capacity, and implementing persuasive yet firm enforcement measures to restore sidewalks to their intended function as safe and comfortable public spaces for pedestrians.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Gusti Komang Trisna Fijayanti; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan investor, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui jaminan kepastian hukum, perlakuan yang setara bagi investor dalam negeri maupun asing, perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi, jaminan hak transfer dan repatriasi aset, kemudahan pelayanan perizinan, serta pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui musyawarah, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun proses litigasi di pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta iklim investasi yang aman, adil, dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial DiKabupaten Buleleng Kadek Reza Ayuning Pranindya; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi kahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja I Kadek Puji Astawa; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5853

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tinjauan Yuridis Hak Cipta Terhadap Penggunaan Desain Tata Rias Hasil Karya Make Up Artist Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Putu Lisa Putri Maharani; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6533

Abstract

Perkembangan industri kecantikan, khususnya profesi Makeup Artist (MUA), menunjukkan bahwa desain tata rias tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga bentuk ekspresi artistik yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Namun, penggunaan desain tata rias oleh pihak ketiga tanpa izin masih sering terjadi, sementara pengaturan mengenai status hukum desain tata rias sebagai objek hak cipta belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta terhadap desain tata rias Makeup Artist serta bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaannya oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dengan melakukan perbandingan terhadap pengaturan hukum di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia desain tata rias belum diatur secara spesifik sebagai objek ciptaan yang dilindungi hak cipta, namun secara interpretatif dapat dikategorikan sebagai karya seni rupa atau seni terapan apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Sementara itu, di Amerika Serikat perlindungan terhadap desain tata rias bergantung pada prinsip orisinalitas dan fiksasi dalam medium nyata melalui dokumentasi visual seperti foto atau video. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan interpretasi hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi karya kreatif Makeup Artist.
Dilema Status Keperdataan Anak Hasil Gestational Surrogacy dalam Hukum Adat Bali: Studi Sinkronisme antara UU Kesehatan dan Asas Kapurusa : The Dilemma of the Legal Status of Children Born via Gestational Surrogacy under Balinese Customary Law: A Study of the Synchronisation between the Health Act and the Principle of Kapurusa Ni Putu Ega Parwati; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Ni Luh Sukma Imagy
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.22

Abstract

This study aims to analyze the synchronicity of the civil status regulations of children resulting from gestational surrogacy (womb rental) and examine the legal standing of the child in the Kapurusa inheritance system in Bali to ensure legal certainty for Sentana. The main problem in this study is the antinomy of norms between Article 154 of Law Number 17 of 2023 concerning Health which prohibits surrogacy with the principle of Mater Semper Certa Est (the mother is the one who gives birth) in the Civil Code, which has implications for the uncertainty of the child's genetic identity. In addition, there is a dilemma in Balinese customary law where the process of birth through another woman's womb is considered to cause the status of Cemer (impure) which can revoke the child's inheritance rights as a successor to the male line (Purusa). This research is a juridical-normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal sources are analyzed qualitatively-normatively with a deductive thinking pattern. The research findings show that Indonesian positive law remains bogged down in the formalities of the birth process, thus severing the civil relationship between a child and its genetic mother. In Balinese customary law, children resulting from surrogacy can gain legitimacy as legitimate Sentana through a legal discovery mechanism, namely by integrating scientific evidence (DNA) into a customary village decree (Pararem) and followed by a special purification ritual (Prayascita or Pebayuh) to neutralize anomalies in the birth process. This reconstruction is crucial to protecting children's human rights and inheritance rights amidst the disruption of modern medical technology..
Urgensi Pembuktian Kerugian Materiil Sebagai Dasar Pengabulan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr Nastiti Lestari; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Made Sugi Hartono; Guntur Frans Gerri
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1345

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembuktian kerugian materiil sebagai dasar pengabulan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr. Permasalahan utama penelitian terletak pada ketatnya standar pembuktian kerugian materiil, terutama karena tidak setiap kerugian yang didalilkan penggugat dapat dikabulkan tanpa bukti yang sah, terukur, dan memiliki hubungan kausal dengan perbuatan tergugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian kerugian materiil dalam gugatan perbuatan melawan hukum bertumpu pada Pasal 1865 KUHPerdata juncto Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan kerugian nyata, jumlah kerugian yang pasti, serta hubungan kausalitas antara tindakan tergugat dan kerugian yang timbul. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mengabulkan sebagian gugatan sebesar Rp111.825.000 karena didukung alat bukti surat yang valid, sedangkan tuntutan kehilangan keuntungan ditolak karena bersifat spekulatif. Temuan ini menegaskan bahwa pembuktian tertulis menjadi faktor determinan dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan penggugat, dan keadilan bagi tergugat secara proporsional dalam perkara.
Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Mekanisme Pengembalian Barang Tidak Sesuai Pesanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik komangvena; Ni Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang (return) pada transaksi e-commerce berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pengembalian barang merupakan bagian dari perlindungan hukum konsumen yang memiliki dasar yuridis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme return masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci batas tanggung jawab maupun standar perlindungan konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan hukum guna menjamin perlindungan konsumen serta kepastian hukum dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi e-commerce
TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM BENTUK ARSIP ELEKTRONIK Varda Oktavia Ramdani; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pengarsipan elektronik risalah akta sebagai Protokol Notaris, serta untuk mengevaluasi validitas dan implikasi hukum dari digitalisasi risalah yang disimpan secara elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup metodologi hukum dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum adalah analisis dokumen. Sumber materi hukum dijelaskan melalui prosedur deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pengarsipan risalah akta sebagai protokol tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Tanggung jawab notaris atas risalah akta yang direkam secara elektronik terbatas hanya pada kehilangan atau kerusakan risalah tersebut dan pelestarian kerahasiaan data terkait risalah akta. Keabsahan risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak diakui secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN. Risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian akta privat, karena metode penyimpanannya tidak memenuhi kriteria keabsahan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.
Implikasi Ketiadaan Kontrak Kerja terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Fokus Studi pada Bidang Jasa) Calvin Isaac Hokoyoku; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13645

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implikasi Ketiadaan Perjanjian Kerja terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Studi pada Bidang Jasa di Kecamatan Buleleng)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji dampak ketiadaan perjanjian kerja tertulis terhadap perlindungan K3 bagi pekerja sektor informal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian kerja melemahkan posisi pekerja informal dalam memperoleh hak perlindungan keselamatan kerja, diperparah oleh faktor sosio-kultural yang menekankan hubungan kekeluargaan sehingga mengabaikan aspek hukum formal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum ketenagakerjaan dengan realitas sosial, serta menunjukkan lemahnya penerapan asas keadilan dalam hubungan keperdataan.
Co-Authors Aisah Kartika Dewi Alexandra Kyra Trisno Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana Ardhya, Si Ngurah Calvin Isaac Hokoyoku Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Guntur Frans Gerri Gusti Komang Trisna Fijayanti Haura I Kadek Puji Astawa Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Kadek Reza Ayuning Pranindya Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Pebri Gunawan Komang Trisma Berlianthi Astary komangvena Made Sugi Hartono Nastiti Lestari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Sukma Imagy Ni Putu Ega Parwati Putu Lisa Putri Maharani Putu Rendra Wedananta Ratna Artha Windari Seni Kamalia Rizki Fathullah Varda Oktavia Ramdani