Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori keadilan John Rawls Dan Teori Keadilan Hukum Islam

Annisa Zaskia (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
Rahmat Effendi Siregar (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip praduga tak bersalah yang dijamin dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dari perspektif teori keadilan John Rawls dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan ulama terkait beban pembuktian dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori keadilan Rawls, asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan jika diterapkan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tanpa melanggar hak dasar individu. Sementara dalam hukum Islam, beban pembuktian umumnya dibebankan kepada pihak yang menuduh, tetapi dalam kasus tertentu, seperti korupsi yang merugikan kepentingan umum, pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kedua perspektif ini memberikan landasan yang berbeda tetapi sama-sama mengakui bahwa penerapan asas pembuktian terbalik harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan masyarakat.