cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riadhus Sholihin
Contact Email
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id
Phone
+6281394878395
Journal Mail Official
jarima@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Jl. Syekh Abdurauf As Sinkili, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24352
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : -     EISSN : 31101089     DOI : https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.825
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidan Islam emphasizes its focus on Islamic criminal law, criminal law, customary criminal law, and penology, criminology and presents developments both in Islamic countries in general and, in Indonesia specifically through the article publications, research reports, and book reviews. Scope Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidan Islam specializes in theories and practices of Islamic criminal law, criminal law, customary criminal law, and penology, criminology in Islamic countries in general and, in Indonesia specifically, and is intended to communicate original research and current issues. In particular, this journal welcomes contributions from scholars on related subjects. Islamic Criminal Law History of Criminal Law Criminal Law Customary Criminal law Penology Criminology Criminal Law Politics Criminal law in Muslim Countries Criminal Law Legislation Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam Syukri Yana; Edi Yuhermansyah; Shabarullah
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hb0c0h44

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cag. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi pelaku. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek yuridis berupa penerapan pasal terkait dan aspek non-yuridis seperti faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum utama, namun dianalogikan dengan khamr (minuman keras) yang jelas keharamannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis sanksi yang diberikan; sebagian berpendapat termasuk dalam jarimah hudud dengan sanksi cambuk seperti peminum khamr, sementara pendapat lain menyatakan termasuk dalam jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri). Pendekatan ta'zir lebih sesuai dengan sistem hukum di Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang mempertimbangkan aspek preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dengan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Kata kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana IncestDi Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Agus Rahmat Agus; Safira Mustaqilla
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/2atwke73

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana incest yang dilakukan orang tua kandung terhadap anak kandung, dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana incest yang dilakukan pelaku orang tua kandung terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari Al-Qur‟an, Hadis, KHI, UU Indonesia, buku-buku, skirpsi, jurnal, majalah artikel serta media sosial. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana incest oleh orang tua kandung terhadap anak di Aceh Besar adalah korban yang masih di bawah umur, ketakutan, dan trauma akibat kejadian, serta minimnya saksi dalam kasus pemerkosaan. Meskipun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sudah cukup baik, banyak kasus dicabut karena beban gender, budaya patriarkhi, dan adat yang sulit bagi korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Korban juga seringkali ragu untuk mengungkap fakta kekerasan dan kesulitan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas lokal.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual: (Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.) Muhammad Asshiddiq; Muhammad Yusuf; Nahara Eriyanti
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/6qsf3777

Abstract

Perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi putusan, termasuk pengurangan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. Bagaimana hukum pidana Islam memandang kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim beranggapan bahwa tindakan terdakwa tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman, meskipun secara yuridis dan non yuridis unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian hukuman yang ringan tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk pembatalan hukuman.
Strategi Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang dalam Pencegahan Kasus Khalwat Fera Hayani; Ihdi Karim Makinara
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ydmkp396

Abstract

Aceh Tamiang berada di ujung timur Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya banyak berimigrasi ke Aceh Tamiang sehingga menjadikan Aceh Tamiang Menjadi agama yang minoritas. Sehingga diakibatkan perubahan waktu dan kebiasaan yang terbawa dari Provinsi Sumatera Utara membuat banyaknya perbuatan Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang. Oleh karena itu beberapa aparatur pemerintah ikut serta dalam menangani kasus tentang khalwat, seperti Satpol PP dan WH yang menyusun strategi pencegahan khalwat. Tujuan penelitian ini yaitu yang menjadi faktor pendorong terjadinya khalwat di Aceh tamiang dan bagaimana strategi Satpol PP dan WH di Aceh Tamiang dalam pencegahan khalwat, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah, faktor pendorong terjadinya khalwat di Aceh Tamiang karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anak, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Hukum Jarimah, Maraknya lokasi yang mendukung terjadinya khalwat dan dilindungi oleh oknum tertentu, kurangnya keimanan dan kurangnya ilmu agama dan Ketidak pedulian masyarakat terhadap orang-orang yang berdua-duaan. Strategi Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang khalwat. Strategi Penanggulangan khalwat tersebut berupa penyuluhan dan penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat dan strategi dalam pencegahan khalwat tersebut di nilai cukup efektif.
Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori keadilan John Rawls Dan Teori Keadilan Hukum Islam Annisa Zaskia; Rahmat Effendi Siregar
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/0daw3j85

Abstract

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip praduga tak bersalah yang dijamin dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dari perspektif teori keadilan John Rawls dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan ulama terkait beban pembuktian dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori keadilan Rawls, asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan jika diterapkan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tanpa melanggar hak dasar individu. Sementara dalam hukum Islam, beban pembuktian umumnya dibebankan kepada pihak yang menuduh, tetapi dalam kasus tertentu, seperti korupsi yang merugikan kepentingan umum, pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kedua perspektif ini memberikan landasan yang berbeda tetapi sama-sama mengakui bahwa penerapan asas pembuktian terbalik harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan masyarakat.
Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Leni Nur Vinta Sari; Misran; Nurul Fithria
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/6k9dy821

Abstract

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, kasus anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, khususnya di LPKA Kelas II, menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 5 kasus per bulan pada tahun 2023-2024. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama mengetahui bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; Kedua, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Ketiga, mengetahui pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektik hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan dan Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana.di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh mencakup pendidikan formal (paket A, B, C), pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, keagamaan, serta sosial untuk membentuk moral dan kemandirian anak binaan, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, seperti ruang belajar dan sarana olahraga, serta kurangnya motivasi sebagian anak untuk berpartisipasi aktif. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan berfokus pada rehabilitasi melalui konsep ta’dib untuk memperbaiki moral, spiritual, dan sosial, sejalan dengan ajaran Islam meskipun fasilitas masih perlu ditingkatkan. Kata kunci: Pembinaan Anak, LPKA Kelas II Banda Aceh, Hukum Islam
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh) Maulana Fickry Albaba; Sulfanwandi; Faisal Yahya
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/cypbws56

Abstract

The phenomenon of bullying, especially by children, occurs every year in Banda Aceh City and has a significant negative impact on both victims, perpetrators, and the surrounding environment. This issue requires an approach that is not only oriented towards justice for victims, but also on protecting the rights of children as perpetrators. By paying attention to the balance between justice for victims and protection for perpetrators, while supporting the main objective of the SPPA Law to guarantee the best interests of children. This research was conducted at the Banda Aceh Police as the location for the case study research. This study aims to determine the legal review of law enforcement against children as perpetrators of bullying crimes according to Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Islamic law, law enforcement efforts against children as perpetrators of bullying crimes at the Banda Aceh Police, and inhibiting factors in law enforcement against children as perpetrators of bullying crimes at the Banda Aceh Police. The research method used is a qualitative method with an empirical legal approach through interviews, literature studies, and documentation. The results of the study indicate that law enforcement against children as perpetrators of bullying in Banda Aceh City refers to the principle of restorative justice as regulated in the Juvenile Justice System Law. This approach prioritizes diversion rather than criminal punishment. However, there are several obstacles, such as minimal public awareness and lack of coordination between related parties in handling cases. From the perspective of Islamic Law, an educational approach and moral improvement are prioritized to prevent bullying behavior and improve the behavior of children as perpetrators.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Banda Aceh Zamharir; Mumtazinur
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/9e56z490

Abstract

The problem of this study is how the criminal acts of drug abuse committed by children in the city of Banda Aceh. From the subject matter obtained several formula problems, i.e. 1) What form of crime is caused by the abuse of drugs perpetrated by children?, and 2) How the law enforcement of Polresta Kota Banda Aceh in counteracting the abuses of drugs by children. The type of research used in writing this article is empirical research with the research approach used is the Formal Yuridist Approach. As for the source of the data in this study, it's the police. Further, the data collection methods used are Interviews, Observations, and Documents or library materials. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: Data Identification, Data Reduction, Data Coding, and Data Editing. And the analysis used is qualitative analysis. The results of this study show that drug use among children from year to year continues to experience a significant increase. Internal factors include: (1) age; (2) misconceptions; and (3) lack of religious nature. External factors include (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. The law enforcement is conducted in dealing with child drug abuse by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, the law enforcement carried out in Polresta Banda Aceh with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Act but has not been done differently. The efforts of the law enforcement agencies to combat drug abuse are: 1) preventive efforts, such as socialization, conducting anti-drug campaigns, and routine anti-narcotics operations. 2) repressive efforts, including by giving decisive action to a child caught wetly abusing drugs.
Penegakan Hukum Bagi Muncikari Penyedia Fasilitas Jarīmah Ikhtilāṭ di Kota Banda Aceh: (Studi Kasus Polresta Banda Aceh) Ari Wilanda; Irwansyah
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/51smm665

Abstract

The practice of pimping in the country of Sharia Aceh, especially in Banda Aceh City, has become a social, moral and legal polemic that still needs serious attention from many parties. In fact, there are cases of pimps providing jarimah ikhtilāṭ facilities. For this reason, the legal aspects to be studied are the law enforcement carried out by Banda Aceh Police for pimps providing jarīmah ikhtilāṭ facilities from the perspective of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This research study uses a statutory approach and conceptual approach, with the nature of the analysis is descriptive-analysis. The types of criminal acts of pimps in jarīmah ikhtilāṭ that occur in Banda Aceh City are in the form of providing facilities or places to commit jarīmah ikhtilāṭ, then in the form of intermediaries between customers and prostitutes. Pimps find prostitutes or prostitutes themselves who ask to find customers. Law enforcement carried out by Banda Aceh Police for pimps is in accordance with the provisions of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.
Peredaran Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak Dibawah Umur Dan Peran Keluarga Mencegah Anak Terjerumus Dalam Kejahatan Narkotika Hilmi Alhalim; Abdul Jalil Salam
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v1i1.528

Abstract

This study plans to (1) know and break down the elements that cause opiates flow by minors, and (2) know and dissect the significant job of the family to keep youngsters from falling into the universe of opiates. The sort of exploration utilized in this study is experimental legitimate examination. The area of the exploration was done at the Aceh Besar Territorial Police. Information assortment procedures utilizing record concentrate on methods, perception and meetings. Subjective information handling and examination procedures. That's what the outcomes showed (1) the type of chronic drug use committed by minors was brought about by different elements including natural variables, family congruity conditions and monetary elements. Likewise, (2) the significant job of guardians to keep youngsters from falling into the universe of medications is, should do great nurturing correspondence and control, guardians should have the option to adjust to the states of nurturing that should be lived because of changes in the job and weight of nurturing obligations, guardians play a significant part in directing and going with their kids both in proper training and non-formal schooling. Then, at that point, in the event that the youngster has perpetrated the wrongdoing, the activity is the right policing that the kid can change and acknowledge what they fouled up.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam