<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin broken marriage sebagai landasan alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menelaah interpretasi hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr. Doktrin broken marriage merujuk pada kondisi keretakan hubungan perkawinan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak lagi dapat tercapai. Meskipun doktrin ini tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsipnya tercermin dalam norma bahwa perceraian hanya diperbolehkan apabila suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut secara implisit menerapkan doktrin broken marriage dengan menilai keretakan rumah tangga para pihak telah bersifat permanen dan tidak memiliki kemungkinan untuk dipulihkan. Indikator yang dipertimbangkan meliputi perselisihan yang terus-menerus, terputusnya komunikasi, serta tidak adanya harapan rekonsiliasi. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Analisis yuridis juga menunjukkan adanya kecenderungan praktik peradilan di Indonesia menuju pendekatan no-fault divorce, meskipun konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan norma hukum serta penyusunan pedoman bagi hakim agar penilaian keretakan rumah tangga lebih objektif dan konsisten dalam praktik peradilan di tingkat nasional secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
