Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.107
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ardhya, Si Ngurah
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 128 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 128 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PRODUCT LIABILITY TERHADAP SMART PHONE TANPA FASILITAS PURNA JUAL BERUPA GARANSI TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.108 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v3i1.9248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah penerapan prinsip product liability dalam transaksi smart phone di Denpasar sudah efektif? (2) Bagaimana relevansi pencantuman klausula eksonerasi dalam transaksi smart phone di Denpasar? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball sampling yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau prosentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan product liability belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di Denpasar akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh struktur hukum serta lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Klausula eksonerasi yang dicantumkan pelaku usaha tidak relevan karena memenuhi unsur terlarang dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK. Pelanggaran pencantuman klausula eksonerasi ini sebagai akibat dari kurangnya kredibilitas struktur hukum karena pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pasif yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat. Kata kunci: jual-beli, tanggung jawab produk, perjanjian baku, klausula eksonerasi.
TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia) Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh PT. PLN Indonesia atas kerugian yang diderita konsumen, serta hak konsumen yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk ganti kerugian yang diberikan PT. PLN Indonesia berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian token listrik terhadap konsumen belum tepat karena hanya mengakomodir kerugian material, padahal dilain sisi konsumen juga mengalami kerugian immaterial. Meskipun perbuatan hukum Wanprestasi berorientasi pada kerugian material, konsumen PT. PLN Indonesia yang dirugikan secara immaterial tetap dapat mengajukan gugatan ganti kerugian immaterial dengan dasar gugatan Wanprestasi dengan merujuk kaidah hukum baru yang dilahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, yang menentukan bahwa gugatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dapat diubah menjadi Wanprestasi, dan terhadap perbuatan hukum Wanprestasi dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial.
PRODUCT LIABILITY DAN RELEVANSI KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG EKSONERASI DALAM TRANSAKSI GITAR ELEKTRIK Ardhya, Si Ngurah
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada product liability dan relevansi pencantuman klausula baku pada transaksi jual-beli gitar elektrik. Dalam prakteknya pelaku usaha menolak tuntutan konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produknya. Penolakan pelaku usaha dituangkan secara tertulis dalam bentuk klausula eksonerasi pada setiap perjanjian baku yang telah dipersiapkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball sampling yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau prosentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan product liability belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di Denpasar akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh struktur hukum serta lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Klausula baku yang dicantumkan pelaku usaha tidak relevan karena memenuhi unsur terlarang dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN (Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng) Suci Pratiwi, Ni Kadek; Sudiatmaka, Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng (2) faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng khususnya di LOKAPOM Kabupaten Buleleng.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara.Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling dengan Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi dari Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat pelaku usaha yang mengaku tidak pernah dikunjungi oleh LOKAPOM untuk dilakukannya pengawasan (2) faktor-faktor penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng dapat dibagi menjadi dua faktor internal meliputi kurangnya jumlah pegawai di LOKAPOM Kabupaten Buleleng serta kurangnya sarana prasarana dan faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama dengan pihak lain dan masih rendahnya pengetahuan konsumen.
KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Sadvika Dewi, Made Vira; Sugi Hartono, Made; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, (2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapaan ketua pengadilan negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Frasa bukti permulaan permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sebagai minimal 2 alat bukti. Makna frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (2) rancangan KUHP, (2) Konsekunesi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan adalah penyadapan tersebut harus dihentikan serta alat bukti hasil penyadapan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan maka alat bukti hasil penyadapan dengan cara tidak sah dan harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan, dan alat bukti tersebut dapat dimusnahkan oleh pusat pemantauan Polisi Republik Indonesia.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK MINUMAN BERALKOHOL KHAS BALI DI KABUPATEN BULELENG Ariawan, I Wayan; Rai Yuliartini, Ni Putu; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33023

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kemasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN MELAYA) Wiadnyana Putra, I Putu; Ardhya, Si Ngurah; Sudiatmaka, I Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38139

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dinas koprasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Kecamatan Melaya, serta (2) mengetahui bagaimana permasalahan di masyarakat terkait implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya. . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu (1) Data Primer. (2) Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti (1) Teknik observasi. (2) Teknik Wawancara. (3) studidokument. Teknik penentuan sampel digunakan dalam menentukan sampel adalah non probability sampling, bentuk dari penerapan teknik non probability sampling adalah purposive sampling.Teknik pengolahan data dan analisi data menggunakan penelitian kualitatif.Hasil penelitian yang telah didapatkan (1) bahwa pertama dari pihak DISKOPRINDAG mengetahui tentang adanya kasus kecurangan di SPBU, upaya yang dilakukan DISKOPRINDAG kepada SPBU tersebut hanya memberikan suatu pembinaan. (2) berdasarkan penelitian yang dilakukan ke 10 sampel tentang UUPK sebagian besar sampel tidak mengetahui tentang UUPK. Sehingga keberadaan dari UUPK memang ada akan tetapi di dalam implementasinya di masyarakat masih kurang.
TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA Merta Suadi, I Putu; Rai Yuliartini, Ni Putu; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subjek hukum yang dapat melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada e-commerce, dan menganalisis keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentuka akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangang (statue aproach), pendekatan kasus (case aproach) dan pendekatan konseptual (consept aproach).Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) pengaturan subjek hukum dalam transaksi e-commerce merujuk pada ketentuan perjanjian konvensional yaitu ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi e-commerce selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.
ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Prafitri Sukatma, Suci; Ardhya, Si Ngurah; Jodi Setianto, Muhamad
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38080

Abstract

Pemahaman konsep mengenai sighat taklik talak masih terbatas pada orang-orang tertentu, dalam artian tidak semua orang memahami konsep ini. Sosialisasi untuk itu harus diadakan dan terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau kepustakaan (Librarty Research). Penelitian ini memiliki sifat pendekatan penelitian dengan berpegang pada segi-segi kepustakaan, menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyrakat serta kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara normative. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa ketentuan sighat taklik talak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak dalam suatu perkawinannya. Dapat diketahui bahwa urgensi sighat taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia tidak diperlukan lagi, hal ini merujuk pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menetapkan keputusan fatwa-nya yang menyatakan bahwa “Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi”. Unsur-unsur perjanjian dalam suatu perkawinan sebaiknya tidaklah bersifat permanen sehingga kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan tersebut tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang akan merugikan para pihak.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Frisma Indra Prastya, Komang; Sari Adnyani, Ni Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli online melalui e-commerce, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjukkan bahwa (1) persyaratan perjanjian jual beli online melalui e-commerce masih melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Tampan Nova Winanda I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Reza Saputra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Zeva Angelina Ratna Artha Windari Riris Nisantika Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wedananta, Putu Rendra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata