<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian dilakukan melalui studi literatur normatif dengan menganalisis delapan artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terdapat ketegangan konseptual antara fikih klasik yang membatasi nasab anak luar perkawinan hanya pada ibu, dengan hukum positif Indonesia yang lebih inklusif melalui pengakuan hak perdata terhadap ayah biologis. Kedua, perlindungan anak luar perkawinan masih terhambat stigma sosial serta kendala administratif, seperti keterbatasan dalam pencatatan sipil yang berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan. Ketiga, perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya hifz al-nasl dan hifz al-nafs, menegaskan bahwa anak tidak boleh didiskriminasi karena status kelahirannya, sehingga pemenuhan hak anak merupakan mandat moral, konstitusional, dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan filsafat hukum Islam guna membangun perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif bagi anak di luar perkawinan.]]>
Copyrights © 2025
