<![CDATA[Maraknya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di lingkungan korporasi, termasuk di PT BEFIE Tbk, mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pejabat perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr menjadi contoh konkret penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya tindak pidana tersebut, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta upaya pencegahannya berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori utilitarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan terjadi akibat penyalahgunaan jabatan oleh pegawai yang memiliki kewenangan atas aset perusahaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun 10 bulan kepada para terdakwa, namun sanksi tersebut dinilai belum memberikan efek jera dan keadilan substantif karena tidak disertai kewajiban pengembalian kerugian perusahaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya mencakup restitusi atau penyitaan aset pelaku. Disarankan agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, serta perusahaan memperkuat sistem pengawasan dan audit internal.]]>
Copyrights © 2026
