<![CDATA[Artikel ini menganalisis proses peralihan status sertifikat hak pakai atas barang milik daerah (BMD) aset Pemerintah Kota Bengkulu menjadi sertifikat hak milik (SHM) untuk Mega Mall Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN No. 13/2017, BMD dikuasai negara dan hanya dapat diberikan hak pakai terbatas. Namun, praktik peralihan ke SHM sering terjadi melalui pelepasan hak pengelolaan (HPL) atau jual beli aset daerah, yang menimbulkan kontroversi yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif dokumen sertifikat, putusan pengadilan, dan literatur agraria. Temuan menunjukkan peralihan status Mega Mall Bengkulu melibatkan Keputusan Gubernur Bengkulu No. 123/2020, yang dimana BMD dilepas menjadi aset swasta via lelang, menghasilkan SHM No. 00123/2021. Resiko hukum mencakup pelanggaran Pasal 41 UUPA dan potensi sengketa restitusi lahan adat. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi pelepasan BMD untuk mencegah abuse of power dan memastikan transparansi. Implikasi teoritis memperkaya diskursus hak pengelolaan negara dalam pembangunan komersial, sejalan dengan restorative justice dalam penyelesaian konflik agraria.]]>
Copyrights © 2026
