Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rifqah Humairah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia Muhammad Arif Kurnia Pratama; Neza Genie Abdella; Rifqah Humairah; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan sistem e-court terhadap percepatan proses hukum acara pidana di Indonesia. Isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah lambatnya penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan hukum acara pidana, yang menyebabkan terhambatnya penegakan keadilan dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana e-court dapat meningkatkan kecepatan proses hukum acara pidana dan mengapa sistem digital ini penting untuk diimplementasikan dalam konteks peradilan pidana di Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan administrasi manual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggabungkan studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait e-court dan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court secara signifikan mempercepat tahapan proses hukum acara pidana, terutama dalam hal pengajuan permohonan, penyampaian dokumen, dan pemberitahuan sidang secara elektronik. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, e-court juga memberikan transparansi lebih besar, meminimalkan potensi penyalahgunaan waktu, dan memudahkan akses para pihak yang terlibat dalam perkara.
Peralihan Status Sertifikat Hak Pakai Barang Milik Daerah Aset Pemerintah Bengkulu Menjadi Sertifikat Hak Mega Mall Naufal Dzakiy Ramadhan; Muhmmad Arif Kurnia Pratama; Rifqah Humairah; Neza Genie Abdella; Aziza Zulpiasari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2026): Januari - Maret
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis proses peralihan status sertifikat hak pakai atas barang milik daerah (BMD) aset Pemerintah Kota Bengkulu menjadi sertifikat hak milik (SHM) untuk Mega Mall Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN No. 13/2017, BMD dikuasai negara dan hanya dapat diberikan hak pakai terbatas. Namun, praktik peralihan ke SHM sering terjadi melalui pelepasan hak pengelolaan (HPL) atau jual beli aset daerah, yang menimbulkan kontroversi yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif dokumen sertifikat, putusan pengadilan, dan literatur agraria. Temuan menunjukkan peralihan status Mega Mall Bengkulu melibatkan Keputusan Gubernur Bengkulu No. 123/2020, yang dimana BMD dilepas menjadi aset swasta via lelang, menghasilkan SHM No. 00123/2021. Resiko hukum mencakup pelanggaran Pasal 41 UUPA dan potensi sengketa restitusi lahan adat. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi pelepasan BMD untuk mencegah abuse of power dan memastikan transparansi. Implikasi teoritis memperkaya diskursus hak pengelolaan negara dalam pembangunan komersial, sejalan dengan restorative justice dalam penyelesaian konflik agraria.
Co-Authors Asep Suherman Asep Suherman Aziza Zulpiasari Muhammad Arif Kurnia Pratama Muhmmad Arif Kurnia Pratama Naufal Dzakiy Ramadhan Neza Genie Abdella