<![CDATA[Artikel ini berjudul Plea Bargain dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan membahas pengaturan mekanisme Pengakuan Bersalah (plea bargain) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Objek penelitian ini adalah konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru serta implikasinya terhadap karakter sistem hukum pidana Indonesia yang bertradisi civil law, khususnya terkait keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip pencarian kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP mengadopsi plea bargain secara selektif dengan menempatkannya terutama pada tahap penyidikan melalui kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah yang dituangkan dalam berita acara serta kewajiban koordinasi dengan penuntut umum, namun tetap mempertahankan karakter civil law melalui prinsip hakim aktif dan pemeriksaan berimbang di persidangan. Keseimbangan antara efisiensi dan pencarian kebenaran materiil dibangun melalui kontrol prosedural dan perlindungan hak, antara lain kewajiban perekaman pemeriksaan dan pemenuhan hak bantuan hukum. Meski demikian, desain ini masih menyisakan potensi ketegangan dalam praktik, terutama terkait risiko pragmatisme pengakuan bersalah, ketimpangan posisi pada tahap penyidikan, serta kebutuhan standar pengujian yang konsisten agar pengakuan bersalah tidak mereduksi kualitas pembuktian dan kebenaran materiil.]]>
Copyrights © 2026
