cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari tindakan bullying siswa dari perspektif hukum positif dalam studi kasus MA NURUL QUR`AN Sidoharjo. Masalah utama dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu bullying di MA NURUL QUR`AN Sidoharjo 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku bullying? Sementara masalah yang ada dapat dijawab dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut, Bullying di sekolah dapa Irawan, Sandra; Ranti, Rahmiati; Abdillah, Junaidi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.44

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari tindakan bullying siswa dari perspektif hukum positif dalam studi kasus MA NURUL QUR`AN Sidoharjo. Masalah utama dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu bullying di MA NURUL QUR`AN Sidoharjo 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku bullying? Sementara masalah yang ada dapat dijawab dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut, Bullying di sekolah dapat dilihat dari dua perspektif: pelaku dan korban. Sehubungan dengan aktor, ada perbedaan ras, munculnya senioritas, kualitas emosional yang sempurna, lamaran hiburan, perpecahan keluarga, perbedaan ekonomi, dan sebagainya. Adapun faktor korban yaitu masih lemah, pendiam, dan baru di lingkungannya. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal ini tentang bullying di sekolah, namun kedua tindakan penegakan hukum terhadap bullying sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, pengacara juga dapat menegakkan hukum di bawah ketentuan penting lainnya terkait intimidasi dan intimidasi.
Tinjauan Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang Rimba Bangka Selatan YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN SIMPANG RIMBA BANGKA SELATAN Ahmad Fajri; Yuliana, Sri; Rasyid, Bustami
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.45

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga ketika Pemerintah Republik Indonesia tidak menerapkan UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 di Kecamatan Simpang Rimba, dan tantangan yang dihadapi korban KDRT untuk mengimplementasikan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 di Kecamatan Simpang Rimba. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Dengan memanfaatkan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai pendekatan pengumpulan data, informasi tersebut kemudian diteliti secara kualitatif. Penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, pelanggaran hukum dalam konteks rumah tangga adalah beberapa dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Simpang Rimba. Kendala yang berasal dari masyarakat, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pasangan atau orang terdekat korban. Berdasarkan hal ini, langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk memeranginya, termasuk kegiatan sosialis dan bekerja dengan organisasi terkait.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Kepemilikan Lahan di Wilayah Hukum Kecamatan Toboali Bangka Selatan Bayhaqy, Rifqi Akbar; Yuda, Helli; Dewi, Virna
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.46

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Menyimpulkan, dengan menggunakan metode penelitian hukum baku, bahwa: 1. Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah oleh pemerintah dilakukan melalui prosedur administratif dari instansi pemerintah dalam hal ini instansi negara. Beberapa ketentuan hasil pelaksanaan UUPA 1960 memberikan landasan hukum untuk mengantisipasi pelanggaran terhadap berbagai tata cara pemilikan tanah, sehingga kemungkinan sengketa tanah dapat dikurangi. Selain itu, jika terjadi sengketa, maka BPN dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menjadi forum arbitrase bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut. 2. Bagaimana jika sengketa kepemilikan tanah tidak dapat diselesaikan dengan bantuan negara, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menempuh jalur arbitrase, maka upaya melalui lembaga peradilan umum dan panitia arbitrase dapat menjembatani antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kepastian hukum tentang memperoleh status tanah sebagai sengketa hak. Bagi para pihak yang bersengketa, pilihan penyelesaian yang ada dapat menjadi solusi atas perlunya memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.
Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung Tamara, Eriska; Marhayani, Cik; Gunawan, Arifin Faqih
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.48

Abstract

Anak-anak merupakan aset berharga serta inventasi berharga bagi suatu negara untuk keberlanjutan masa depan negara. Beberapa alasan masyarakat melegalkan pernikahan dini, yaitu: batas usia menikah (UU No. 1 Tahun 1974), pubertas, nafkah untuk meringankan beban keuangan keluarga, dan cita-cita menikah lebih awal. Pernikahan dini juga menimbulkan masalah sosial yaitu perceraian, stabilitas keluarga yang buruk, diskriminasi gender dan pola asuh yang buruk. Setiap manusia sebagai makhluk sosial berhak menikah dengan keinginan terwujudnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa dalam umur, pikiran dan perbuatan. Namun, legalisasi pernikahan dini dengan alasan memenuhi syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan persoalan yang sangat penting di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi ukuran usia perkawinan yang diperbolehkan, tetapi harus banyak diperhatikan dari segi kedewasaan, kedewasaan berpikir dan bertindak. Untuk menghindari perceraian terutama pada usia yang lebih muda ketika anak berusia kurang dari 16 tahun, pengadilan agama mengecualikan perkawinan karena alasan kehamilan, agama, ekonomi dan pendidikan.
Tinjauan Yuridis Penetapan Dakwaan Pasal 112 Jo 114 UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika : Studi Kasus Narkotika Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Tirtadinata, Delli Diari; Meliana, Yang; Wira Pratama, M. Ilham
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.49

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam penerapan Dakwaan dalam Tindak Pidana Narkotika dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Dalam Kasus Narkotika khususnya pada penerapan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif Surat Dakwaan merupakan surat yang berisikan penerapan Pasal-pasal yang di sangkakan kepada seorang yang di sebut tersangka dalam kasus pidana. Dasar Hukum Surat Dakwaan terdapat pada Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat Dakwaan. Di dalam tindak pidana Narkotika terdapat sebuah pasal 112 Jo 114 Uu Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika dimana kedua pasal tersebut merupakan pasal yang bisa di bilang bagi kaum awan merupakan pasal yang hampir sama dalam konteknya isi pasal. Dalam masalah terebut maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai Kekuasaan untuk menguraikan pasal – pasal tersebut kedalam suatu surat Dakwaan, Jaksa Penuntut umum dengan berlandaskan syarat formil dan materil menguraikan dengan sedetail mungkin agar penerapan pasal dengan jelas dalam surat Dakwaan.
Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Penggelapan Dana Arisan Secara Mediasi: Studi Kasus di Desa Batu Betumpang Kifly, Windy; Baharudin; Irvita, Misnah
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.50

Abstract

Pada dasarnya kegiatan arisan muncul di kalangan masyarakat salah satunya menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang dengan sesama kerabat ataupun bersenang-senang saja, dengan begitu kegiatan arisan semakin menyebar luas dari waktu-kewaktu mengakibatkan kegiatan ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang, Arisan dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk membantu perekonomian dari para anggota yang terkait. Permasalahan arisan sering terjadi di tengah masyarakat tanpa terkecuali di Desa Batu Betumpang. Arisan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu, namun arisan juga sering dilakukan oleh para pelajar dari tingkat SD hingga SMA, Pegawai Kantoran bahkan Bapak-bapak juga ikut bergabung dalam kegiatan arisan. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa di Desa Batu Betumpang ini sering terjadi permasalahan mengenai arisan.
Legal Problems in Resolving Village Official Election Conflicts for the Position of Hamlet Head in Aursati Village, Tambang Sub-district Tribuana, Robi Rendra; Lubis, Riyani Fitri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.57

Abstract

Pemilihan perangkat desa untuk posisi kepala dusun di Desa Aursati tahun 2022 telah menimbulkan konflik berkepanjangan antara pihak pemerintah desa dengan calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui cara penyelesaian konflik yang timbul dari hasil seleksi perangkat desa untuk jabatan kepala dusun di Desa Aursati Kecamatan Tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasilnya: Pertama, dalam proses seleksi calon perangkat desa untuk kepala dusun di Desa Aursati telah menimbulkan konflik. Konflik ini muncul ketika Kepala Desa Aursati mengeluarkan SK dan menetapkan serta melantik kepala dusun yang nilainya lebih rendah. Hal ini mengakibatkan gugurnya calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes dan seleksi. Peserta yang memperoleh nilai tertinggi merasa dirugikan karena haknya dirampas dengan alasan yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan. Sehingga perkara ini dibawa ke jalur hukum dengan membuat pengaduan ke PTUN Pekanbaru. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, akan tetapi masih memiliki kekurangan dan kelemahan karena di dalamnya belum dijelaskan tentang penyelesaian konflik yang muncul dari hasil pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun.
Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum Sunggara, M. Adystia; Hariansah, Syafri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.59

Abstract

Salah satu persoalan yang perlu dikaji secara akademis untuk menemukan jawaban akademis adalah persoalan budaya hukum dosen terhadap kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi COVID 19 khususnya dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang. Dalam dua tahun terakhir COVID 19 membawa dampak serius hampir diseluruh aspek kehidupan. Meskipun ditengah pandemi seperti saat ini pendidikan merupakan hal terpenting dan tidak dapat dikesampingkan bagi sebuah negara. Pandangan ini tentu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 31 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sebagai satuan pendidikan Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang merupakan sektor pendidikan yang terkena imbas kebijakan pembelajaran selama pandemi COVID 19. Kebijakan-kebijakan baik dari KEMDIKBUD maupun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah II telah diaplikasikan kedalam sistem pendidikan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan. Dalam merespon kebijakan pusat ini ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum mengeluarkan surat keputusan Nomor 171/ST.01.1/III/2021 tentang pembelajaran tatap muka di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang selama pandemi COVID 19. Meskipun ketua Sekolah Tinggi telah menginstruksikan 5 point tersebut, faktanya civitas akademika mengenyampingkan instruksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada aspek legal. Selain itu, penelitian ini melihat sejauhmana kepatuhan civitas akademika dalam memahami dan menaati sebuah aturan melalui pendekatan Lawrance Friedman.
Politik Hukum Perburuhan di Indonesia: Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945-2021 Saliman, Abdul Rasyid
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana politik hukum perburuhan di Indonesia: sebuah gerak perubahan karakter produk hukum dari 1945-2021, dimana masalah penegakan hukum bidang perburuhan di Indonesia saat ini adalah pembuatan peraturan-peraturan hukum yang tidak memiliki karakter responsif seperti halnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan secara proporsional juga menggunakan metode penelitian sosiolegal dengan pendekatan kasus. Originalitas dari penelitian ini adalah menganalisis langkah-langkah perkembangan konfigurasi politik hukum DPR dan Presiden yang dapat mempengaruhi karakter produk hukum bidang pemburuhan seperti yang dihasilkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini konfigurasi politik hukum otoriter dan dapat menghasilkan karakter produk hukum bidang perburuhan refresif. Hal terpenting dari mempelajari teori-teori dan tipe-tipe perkembangan hukum tersebut adalah untuk menyesuaikan ke arah mana kebijakan pembangunan hukum nasional dapat diarahkan, khususnya hukum perburuhan.
Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Tamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.61

Abstract

Salah satu kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah terlindunginya seluruh rakyat, terciptanya keamanan dan ketertiban. Untuk mewujudkan kehendak tersebut dibentuklah Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Akan tetapi saat ini, kedudukan Polri secara langsung dibawah Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang tersebut seolah-olah bertentangan dengan konsep negara Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah kedudukan Polisi dalam konteks Negara Demokrasi dan Apakah kedudukan Polri saat ini sudah sesuai dengan  konsep Negara Demokrasi. Tulisan ini menyimpulkan lahirnya UU Kepolisian tahun 2002 menjadi tonggak awal lahirnya Polri yang memiliki kedudukan langsung dibawah Presiden dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnyapun langsung kepada Presiden serta tidak lagi ada ketentuan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung maupun Kementerian dalam Negeri dalam pelaksanaan urusannya. UU Kepolisian ini mengatur bahwa seolah-olah hanya Presiden yang menjadi atasan Polri. Keadaan yang demikian ini tentunya menjadi sangat bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Akan tetapi, walaupun sudah 20 Tahun menjadi Institusi yang mandiri dan memiliki kekuasaan serta kewenangan yang sangat besar Polri belum mampu untuk menjadi Institusi seperti apa yang dicita-citakan pada saat merumuskan UU Kepolisian. Bahkan akhir-akhir ini Polri menjadi institusi yang paling rendah mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan etika Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Polri.

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)